SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda akan merampingkan jumlah pegawai honorer yang bekerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari data yang berhasil dihimpun, jumlah Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) di Pemkot Samarinda sebanyak 1.250 orang. Sedangkan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) diperkirakan mencapai 4.993 orang.
Asisten III Pemerintah Kota Samarinda Ali Fitri menjelaskan, perampingan pegawai honorer bertujuan untuk menertibkan regulasi. Aturan yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kemudian Perwali Samarinda tentang Moratorium Pegawai Honorer.
Ali Fitri memaparkan ada 1.008 pegawai honorer yang diangkat setelah Perwali tentang Moratorium pegawai honorer terbit. Inilah pegawai honorer yang tidak akan diperpanjang kontraknya. “Salah satu tujuan utamanya yaitu penertiban. Karena PTTB dan PTTH ‘kan digaji menggunakan uang negara,” terangnya.
Terkait kebutuhan pegawai honorer di lingkungkan Pemerintah Kota Samarinda, Ali mengatakan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing- masing OPD. Kedepannya, PTTB dan PTTH akan ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
“Pegawai Negeri aja ada uji kompetensinya, kita membuat standar jadi kita bisa melihat ini ditempatkan dimana. Jangan nanti orang kesehatan ditaruh di kelurahan. Orang akuntansi ditaruh di pemerintahan. Supaya tepat,” jelasnya.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) ini mengatakan, Pemkot Samarinda tengah melakukan uji kompetensi kepada PTTH dan PTTB, dengan menggunakan tim penilai (asesor) dari Kementerian Dalam Negeri.
“Mereka yang akan menguji dengan parameter yang mereka buat secara nasional, jadi kita belum tahu dari 6.000 lebih itu berapa yang terjaring,” pungkasnya. (eky)
