SANGATTA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menggelar konsultasi publik Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Single Submission (OSS) kawasan perkotaan, yang dilaksanakan di Hotel Royal Victoria Sangatta pada Selasa (2/11/2021).
Untuk diketahui, RDTR merupakan bagian dari rencana rinci tata ruang. RDTR sekaligus menjadi dasar acuan dari diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan. Bahkan saat ini, RDTR turut menjadi syarat untuk mendirikan usaha melalui Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko.
“Kegiatan ini merupakan kegiatan wajib dalam rangka pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen,” ungkap Kasmidi ditemui awak media.
Kasmidi menjelaskan, RDTR kawasan perkotaan ini perlu disusun untuk menentukan arah pembangunan di Kutim. Sehingga nantinya lebih terarah dan sesuai dengan peruntukan tata ruangnya. “Jadi melalui forum ini diharapkan para peserta yang terdiri dari berbagai pihak berkompeten di bidangnya, dapat memberikan masukan berupa saran dan pendapat guna kelancaran penyusunan dokumen RDTR kawasan Sangatta Selatan dan Sangatta Utara,” jelasnya.
Tujuannya, agar RDTR yang telah disusun ini benar-benar mempunyai desain yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Menurutnya, penyusunan RDTR kawasan Sangatta Selatan dan kawasan lain juga diharapkan untuk memperhatikan daerah prioritas.
Kasmidi sekaligus mengingatkan, tiap OPD yang terkait dengan RDTR ini, untuk meninjau lagi rekomendasi yang akan menjadi referensi Pemkab Kutim dalam menentukan kebijakan. “Tolong dicek kembali di lapangan untuk lebih detail lagi. Untuk yang berkaitan dengan RDTR harus kita selesaikan segera mungkin. Sehingga detail yang berkaitan dengan kawasan itu nantinya akan lebih tertata dengan baik,” harapnya.
Lambannya antisipasi saat pelebaran Jalan Yos Sudarso, harus menjadi pelajaran ke depan. Orang nomor dua di Kutim ini tak ingin, melihat masyarakat kembali mendirikan bangunan atau ruko di atas trotoar. “Harusnya ini menjadi kajian sedari dulu,” tegasnya.
Kasmidi turut menyinggung rencana pembangunan jalur pelabuhan yang merupakan jalur perputaran ekonomi. Rencana tersebut, diingatkan Kasmidi untuk melengkapi tiap kajian perencanaan sesuai, termasuk dengan wilayah pergudangan nantinya.
“Jangan sampai setelah ramai bangunan baru kita menggusur dan membebaskan lahan dengan harga yang lebih mahal dan tidak strategis, untuk itu mulai dari sekarang direncanakan,” tutupnya. (Ref/adv)
