SAMARINDA – Seperti sehari sebelumnya di Balikpapan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memilih irit berbicara saat dikejar awak media terkait kemungkinan pejabat atau kepala daerah yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Rombongannya melakukan rapat tertutup dengan Pemprov dan DPRD Kaltim di gedung D Kantor DPRD Kaltim (14/10/2021) pukul 08.30 hingga 10.30 Wita. Sesi doorstop media pasca pertemuan itupun berlangsung tak lama ketika Firli Bahuri keluar dari lift lantai satu.
Ia hanya meladeni singkat pertanyaan media terkait garis besar pertemuannya dengan Pemprov dan DPRD Kaltim.
Ia meminta Pemprov dan DPRD Kaltim berhati-hati dalam mengelola anggaran. Draf penyusunan RAPBD wajib untuk kepentingan negara. Jangan sampai terpeleset demi kepentingan pribadi. “Indikatornya siapapun dan apapun profesi kita tujuannya memajukan kesejahteraan umum. Jangan mengambil keuntungan. Apalagi dari pokok pikiran dan program anggaran lainnya,” kata Firli Bahuri.
Saat pertanyaan kemungkinan OTT diberikan, ia memilih diam dan langsung menuju ke kendaraan yang menjemputnya. Pertanyaan yang sampai berulang ditanyakan pewarta itu, tak digubrisnya.
Gubernur Isran Noor pun memilih tak berkomentar terkait kunjungan Ketua KPK ini. Ia memilih meninggalkan lokasi dengan mobil dinasnya. “Intinya tidak usah ambil hati. Sudah, sudah cukup” ucapnya sambil menutup pintu mobilnya.
Menariknya kedatangan Ketua KPK bersamaan dengan momen pembahasan APBD-P yang ‘buntu’ dan berujung ditiadakannya anggaran tersebut. Terlebih Gubernur Kaltim Isran Noor menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait APBD Kaltim Tahun 2021 pada 31 September 2021 lalu.
Tetapi baru disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim pada, Selasa (12/10/2021) dalam rapat bersama Banggar dan TAPD Kaltim. “Regulasi Permendagri terkait APBD-P jelas mengikuti APBD murni 2021. Seandainya rancangan KUA PPAS itu masuk lebih awal, kemungkinan kita (DPRD) masih punya cukup waktu untuk pembahasan pengesahannya,” papar Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zachry membenarkan kondisi itu ketika ditemui usai pertemuan.
Indikasi bahwa KPK mulai ‘melirik’ kinerja Pemprov Kaltim didapatkan. Mediakaltim.com mendapatkan data bahwa pada pertemuan itu KPK melakukan paparan menarik terkait data indikator kesejahteraan Kaltim yang disandingkan data nasional. Data yang cukup terhubung erat dengan serapan APBD Kaltim 2021 yang mentok diangka 36%.
Data itu menampilkan tujuh item. Pertama angka kemiskinan Kaltim 6,64% sedangkan data nasional 10,19%. Angka pengangguran 6,67%, nasional 6,26%. Dua item ini menunjukkan angka yang lebih rendah dari angka nasional sisanya menunjukkan angka yang lebih besar dari data nasional.
Yaitu, angka kematian ibu melahirkan 1,22% nasional 0,97%, angka kematian bayi 8,83% nasional 5,41%, indeks pembangunan manusia 76,24% nasional 71,94%. Selanjutnya angka pendapatan perkapita161,3 juta, nasional 59,1 juta. Terakhir angka angka genio ratio 0,334, nasional 0,384.
“Data itu secara tak langsung menjadi penilaian juga bagi kinerja Pemprov Kaltim tahun ini,” kata Sarkowi. (adi)
