TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menerima kunjungan perwakilan Direktorat Perbenihan Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan). Audiensi ini membahas Percepatan Peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) Padi, dalam rangka pencapaian target swasembada pangan di Kukar.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kukar, Edi Damansyah, menegaskan pentingnya optimalisasi lahan sawah existing, seperti yang sudah dikolaborasikan antara Pemkab Kukar bersama Kodim 0906/Kukar dan Kodim 0908/Bontang. Hal serupa bisa terlaksana pula bersama Kementan.
“Kami menerima surat dari Wakil Menteri Pertanian terkait luasan tanam padi sawah di Kukar. Dalam diskusi tadi, kami membahas bagaimana mengoptimalkan lahan yang sudah ada, selain program optimalisasi yang telah ditetapkan Kementan seluas 2.400 hektare di Kukar,” kata Edi Damansyah, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, kawasan yang menjadi fokus optimalisasi meliputi 5 titik kawasan pertanian yang memang sudah ditetapkan oleh Pemkab Kukar. Terluas di Kecamatan Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu. Berdasarkan data yang dibawa oleh perwakilan Kementan, menunjukkan bahwa luas tanam padi di Kukar pada bulan lalu masih tergolong rendah, berdasarkan pemantauan satelit.
Namun, data ini perlu diverifikasi langsung di lapangan untuk memastikan kondisi faktualnya. Selain itu, Edi juga menekankan bahwa optimalisasi lahan di Kukar sudah berjalan melalui kerja sama dengan TNI, terutama dalam pembangunan infrastruktur pertanian. “Kami sudah memasuki tahun keempat dalam pengembangan kawasan pertanian seluas 8.000 hektare di 5 kawasan Kukar,” lanjutnya.
Infrastruktur tersebut berupa infrastruktur pengairan seperti embung, jaringan irigasi, Jalan Usaha Tani (JUT), hingga sumur bor. Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan produktivitas lahan persawahan di Kukar.
Edi menambahkan bahwa dengan dukungan infrastruktur yang memadai, petani di Kukar kini dapat meningkatkan pola tanam dari dua kali setahun menjadi tiga kali dalam setahun. “Karya bakti TNI sangat membantu dalam penyelesaian infrastruktur air, dan ini sudah mulai terlihat hasilnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati Kukar menegaskan bahwa kebijakan pangan merupakan prioritas daerah dan telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026.
“Program nasional ini sudah sinkron dengan kebijakan daerah. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan peran masing-masing, baik dari Pemkab Kukar maupun pemerintah pusat,” tuturnya.
Sebagai langkah strategis, Edi mengusulkan agar selain optimalisasi lahan seluas 2.400 hektare yang ditetapkan Kementan, juga dilakukan kolaborasi pada kawasan existing yang telah ditetapkan Pemkab Kukar. “Ini penting agar upaya swasembada pangan benar-benar berjalan maksimal di Kukar,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
