BALIKPAPAN – Rencana menjadikan kapal sebagai lokasi isolasi terpadu Covid-19 di Balikpapan akhirnya batal. Pemkot Balikpapan mengaku, tidak bisa memenuhi sejumlah syarat yang diajukan pemerintah pusat. Mulai penyediaan tenaga kerja, rumah sakit pengampu, hingga izin berlabuh.
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan, Andi Sri Juliarty, pengadaan kapal isolasi Covid-19 dilatarbelakangi pertemuan dengan Kementerian Perhubungan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Kementerian Kesehatan. Pemerintah pusat menawarkan kapal Pelni sebagai isolasi Covid-19 kepada sejumlah pemerintah daerah. Pemkot Balikpapan adalah satu yang tertarik.
Seluruh pembiayaan kapal isolasi ini disokong APBN. Pemerintah daerah tinggal menyediakan sumber daya manusia yakni tenaga kesehatan di kapal isolasi. Pemkot Balikpapan tidak sanggup memenuhi syarat tersebut karena tidak mudah mencari nakes.
“Sangat sulit mencari SDM kesehatan di Kaltim. Kami tidak bisa merekrut dalam waktu cepat,” jelas Dio, panggilan Andi Sri Juliarty, saat memantau vaksinasi massal yang membeludak di Balikpapan Sport and Convention Center, Senin, 9 Agustus 2021.
Selain nakes, pemerintah daerah harus menyediakan rumah sakit negeri yang mau menjadi pengampu kapal isolasi. Syarat ini juga tak bisa dikabulkan Pemkot Balikpapan. Semua rumah sakit berpelat merah di Kota Minyak sudah menjadi pengampu bagi tempat isolasi terpadu di darat. “Rumah sakit tidak boleh mengampu dua tempat isolasi,” sambung Dio.
Izin berlabuh juga menjadi kendala berikutnya. Di Pelabuhan Semayang, Balikpapan, kapal dilarang bertambat dalam waktu panjang. Dio menilai, hal ini tentu menjadi kendala dalam menangani pasien Covid-19. “Ini menjadi kesulitan sendiri dalam hal menaik-turunkan pasien maupun tenaga kesehatan,” ucapnya.
Pemkot Balikpapan akhirnya menolak tawaran kapal isolasi Covid-19. Lagi pula, terang Dio, tempat isolasi terpadu di darat masih banyak yang kosong. Belakangan ini, pasien yang harus menjalani isolasi diklami menurun. “Masih 60 persen tingkat keterisian isolasi di darat,” sebutnya.
Pemkot Balikpapan juga berkaca dari kapal isolasi yang digarap Pemkot Makassar. Kapal tersebut dinilai tidak disambut antusias. “Ternyata (kapal isolasi) di Makassar tingkat huniannya juga rendah,” terangnya.
Ketua Ikatan Dokter Indonesia Balikpapan, dr Drajat Witjaksono, setuju bahwa tidak mudah mencari nakes menangani Covid-19 di Balikpapan. Dia tidak bisa memprediksi seberapa pentingnya kebutuhan tambahan tempat isolasi Covid-19 di kota ini. Hal tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah.
“Betul, sangat sulit merekrut nakes, khususnya dokter dan perawat. Karena biasanya, mereka sudah bekerja di rumah sakit atau klinik. Ada juga yang beralasan takut, tidak diizinkan orangtua, dan sebagainya (untuk bertugas di kapal isolasi),” terang dr Dradjad seperti diberitakan kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com. (kk)
