JAKARTA – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memandang alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua yang lebih rendah dibandingkan tahap pertama merupakan hal yang wajar diputuskan Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini, ujar Bhima, mengingat pemerintahan Prabowo memiliki fokus atau prioritas pada swasembada pangan serta swasembada energi untuk lima tahun ke depan.
“Prabowo wajar melakukan alokasi anggaran lebih rendah ke IKN dibanding era Jokowi karena prioritas pembangunan 5 tahun ke depan fokus di swasembada pangan dan swasembada energi. Soal pangan misalnya, MBG (makan bergizi gratis) butuh anggaran yang lebih prioritas dibanding IKN,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan proyek IKN pada era Prabowo tentunya mengalami modifikasi yang tidak sama dengan fase pembangunan era Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baik dari segi dukungan fiskal maupun partisipasi investasi swasta.
Melihat kondisi ruang fiskal dan prioritas pembangunan, Bhima merekomendasikan tiga skema yang bisa dilakukan pemerintahan Prabowo dalam persoalan pembangunan IKN.
Skema pertama yaitu melakukan evaluasi perencanaan dengan fokus pada infrastruktur strategis terlebih dahulu.
“Selama Istana Presiden di IKN bisa dibuat rapat kabinet maka pembangunan bisa ditunda untuk infrastruktur pendukung seperti apartemen ASN, pusat perbelanjaan dan fasilitas lain. Secara paralel pemindahan ASN ke IKN bisa ditunda dulu,” kata dia.
Selanjutnya skema kedua, menurut Bhima, IKN dapat ditempatkan selayaknya Istana Kepresidenan di Bogor atau Bali. Dalam hal ini, Istana Kepresidenan di IKN hanya digunakan untuk keperluan seremonial dan kunjungan dari delegasi negara tetangga.
“Penghematan akan sangat signifikan karena tidak perlu pengembangan lebih lanjut,” ujar Bhima.
Terakhir atau yang ketiga, pemerintah dapat melakukan diplomasi aktif dalam menarik investasi ke IKN, termasuk melalui Danantara.
“Porsi APBN tahun 2025 bisa dipangkas untuk IKN dan fokus pada realisasi investasi dalam dan asing. Tentu ini cara paling rasional dalam membangun IKN yang butuh anggaran besar,” kata Bhima.
Presiden Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).
Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028. Menurut Basuki, pembangunan tahap kedua tak hanya mencakup ekosistem untuk legislatif dan yudikatif, tetapi juga ekosistem pendukung dan akses menuju IKN.
Sementara itu, menurut catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun.
Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Senin (6/1), menyampaikan anggaran tersebut digunakan untuk berbagai proyek strategis di IKN, antara lain pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko, dan kementerian lainnya.
Kemudian pembangunan Gedung Otorita IKN (OIKN), tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri, proyek rumah tapak bagi menteri, rumah sakit IKN, hingga pembangunan jalan tol, jalan utama, jembatan dan bandara di IKN.
Selain itu alokasi dari APBN itu juga digunakan untuk penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, serta pengendalian banjir di kawasan IKN. (ant/mk)
