SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) menggelar Forum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Barang Kebutuhan Pokok Tahun 2024 di Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (3/12/2024). Forum ini bertujuan menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.
Acara tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Budi Widihartanto, Kepala DPPKUKM Heni Purwaningsih, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Iwan Darmawan, perwakilan Kementerian Perdagangan, KSOP Kelas I Balikpapan, DPMPTSP Samarinda, TPID se-Kaltim, PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda), serta para pelaku usaha.
Forum ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang memengaruhi harga barang kebutuhan pokok, seperti pasokan yang belum memadai, panjangnya rantai distribusi, dan kurangnya legalitas gudang berupa Tanda Daftar Gudang (TDG). Selain itu, daftar manifest barang yang masuk ke wilayah Kaltim dinilai belum terperinci, serta kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
Sekda Sri Wahyuni menyoroti pentingnya TDG sebagai amanat peraturan pemerintah untuk memetakan distribusi barang dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok. “Dengan adanya TDG, pemerintah memiliki keleluasaan dalam mengendalikan pasokan barang kebutuhan pokok. TDG juga menjadi legalitas yang menjamin keberkahan usaha,” ujarnya.
Ia juga mendorong kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan penerbitan TDG guna tertib administrasi dan mencegah praktik monopoli oleh pelaku usaha terkait kebutuhan pokok. “TDG memastikan pemerintah berpihak kepada konsumen dengan mengendalikan distribusi barang kebutuhan pokok,” tambahnya.
Sri Wahyuni meminta DPPKUKM Kaltim untuk bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan melalui KSOP Kelas I Balikpapan untuk mendata kapal yang membawa komoditas kebutuhan pokok. Hal ini dilakukan agar komoditas yang masuk ke Kaltim dapat terdata secara transparan, sehingga memudahkan pengendalian stok.
Selain itu, ia mengapresiasi kabupaten/kota, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan yang telah membantu pengendalian inflasi di Kaltim. “Kami berharap menjelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat diantisipasi. Stok aman, masyarakat tidak perlu khawatir atau panik,” tutupnya. (diskominfokaltim/adv)
Editor: Agus S
