SAMARINDA – Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim) menggelar jumpa pers untuk membahas keberlanjutan Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) tahun 2024. Acara berlangsung di Hotel Aston Samarinda, Senin (2/12/2024), dengan menghadirkan narasumber Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kaltim (DDPI Kaltim), Prof. Daddy Ruhiyat, dan Staf PMU Sub Nasional FCPF-CF Biro Ekonomi, Khairul Fadly.
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, membuka acara dengan apresiasi terhadap kehadiran media dan narasumber. Ia menekankan pentingnya diskusi terkait program FCPF-CF, yang menempatkan Kaltim sebagai pionir di Asia Pasifik.
“Program ini telah berjalan dan masih menjadi yang pertama di Asia Pasifik. Mari kita simak bersama pemaparan narasumber untuk memahami lebih jauh manfaatnya,” kata Faisal.
Prof. Daddy Ruhiyat menjelaskan, Kaltim telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan hijau sejak 2010. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola lahan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang juga diperkuat melalui berbagai regulasi terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Kaltim adalah salah satu Provinsi REDD+ dengan historikal deforestasi yang cukup tinggi. Dengan implementasi program ini, kami berharap dapat mengurangi deforestasi dan degradasi hutan secara signifikan,” jelasnya.
Khairul Fadly menjabarkan manfaat ekonomi dari program ini, termasuk penyaluran dana karbon untuk 441 desa/kelurahan di Kaltim. Besaran dana yang diterima masing-masing desa bervariasi, rata-rata Rp240 juta per desa, kecuali di Kabupaten Kutai Kartanegara yang rata-rata menerima Rp140 juta karena jumlah desa penerima lebih banyak.
“Dana karbon ini diberikan berdasarkan kinerja penurunan emisi gas rumah kaca. Total kompensasi pada tahun 2024 mencapai Rp150 miliar, yang juga mencakup 143 kelompok masyarakat dan tujuh kelompok masyarakat hukum adat,” ungkapnya.
Program FCPF-CF menjadi wujud nyata keberlanjutan pembangunan hijau di Kaltim. Selain mendorong pelestarian lingkungan, program ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa dan kelompok adat yang terdampak. Langkah ini dinilai sebagai solusi yang holistik dalam mendukung keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan keberlanjutan program ini, Kaltim diharapkan terus menjadi model pembangunan hijau yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi generasi mendatang. (diskominfokaltim/adv)
Editor: Agus S
