BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Inspektorat Daerah menyelenggarakan Sosialisasi Antikorupsi 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Senin (25/11/2024). Hadir berbagai elemen, termasuk legislatif, eksekutif, pelaku usaha/BUMD, dan media massa, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang mengangkat tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju.”
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, secara resmi membuka acara tersebut dengan menekankan pentingnya integritas, kolaborasi, dan edukasi dalam upaya memberantas korupsi.
“Tema Hakordia tahun ini sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi. Untuk menciptakan Indonesia yang maju, kita harus bersatu dalam melawan korupsi dengan integritas tinggi, sistem yang transparan, dan kesadaran publik yang kuat,” ujarnya.
Sri Wahyuni mengapresiasi Inspektorat Daerah atas inisiatif penyelenggaraan acara ini, yang bertujuan membangun budaya antikorupsi di semua lini, serta menyebut langkah-langkah strategis yang telah diambil pemerintah daerah.
“Peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan adalah strategi utama kami dalam mendukung pemberantasan korupsi,” tambahnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk legislatif, eksekutif, dunia usaha, hingga media massa, untuk menjadikan integritas sebagai landasan setiap keputusan, memperkuat kolaborasi antar sektor, serta menggunakan media massa sebagai sarana edukasi antikorupsi.
Sri Wahyuni menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Mari kita jadikan Kalimantan Timur sebagai model provinsi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi,” katanya.
Acara ini dihadiri oleh anggota dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Kepala OPD lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan Perusda/BUMD, serta unsur media massa.
Selain sesi sosialisasi, acara dirangkai dengan diskusi interaktif yang menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Kaltim, dan BPKP Kaltim. (diskominfokaltim/adv)
Dok: Adpimprov
Editor: Agus S
