PPU – Klinik Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kini menjadi salah satu inovasi penting dalam mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG). Menariknya, keberadaan klinik ini berawal dari sebuah percakapan ringan dan ide guyonan.
Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Heny Handayani, menceritakan bahwa ide pendirian Klinik PPRG muncul saat pelatihan di Pantai Amal pada tahun 2023. Awalnya, gagasan tersebut hanya dilontarkan sebagai candaan tanpa adanya rencana konkret untuk melaksanakannya.
“Klinik PPRG dibentuk agar kami bisa mendampingi mereka secara langsung,” ujar Heny.
Namun, seiring berjalannya waktu, candaan tersebut berkembang menjadi ide serius. Menurut Heny, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan desa yang memerlukan bantuan lebih lanjut untuk mengimplementasikan konsep PUG dan PPRG dalam penganggaran mereka.
Dari situ, DP3AP2KB PPU merasa perlu menyediakan layanan yang lebih dekat dan personal, sehingga lahirlah Klinik PPRG sebagai solusi nyata.
“Awalnya, ide ini hanya sebatas guyonan dan belum ada rencana besar untuk meluncurkannya secara resmi. Tapi ternyata banyak yang membutuhkan pendampingan, akhirnya kami memutuskan untuk merealisasikannya,” jelas Heny.
Klinik PPRG bertujuan untuk membantu OPD dan desa dalam merumuskan anggaran yang responsif gender, sehingga semua aspek yang berhubungan dengan gender dapat diperhatikan dalam setiap perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya klinik ini, diharapkan pemahaman dan implementasi PUG di PPU dapat meningkat secara signifikan.
Melalui pendekatan yang lebih personal dan langsung, Klinik PPRG akan menjadi wahana bagi para pemangku kepentingan untuk berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dalam merancang anggaran yang adil dan merata.
Dengan dukungan yang kuat dari DP3AP2KB PPU, Klinik PPRG diharapkan dapat membawa dampak positif dan memperkuat pengarusutamaan gender di seluruh tingkatan pemerintahan dan masyarakat.
“Ini adalah langkah awal yang baik untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di PPU,” tutup Heny. (ADV/*SBK)
