SAMARINDA— Pada 12 September 2022, jadi momen di mana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Makmur HAPK digantikan oleh Hasanuddin Mas’ud. Dalam sesi tanya jawab, Hadi Mulyadi kembali mengungkit peristiwa tersebut kepada Seno Aji.
“Bagaimana pendapat Pak Seno yang waktu itu sebagai Wakil Ketua DPRD, tentang perubahan dari Pak Makmur ke Pak Hasanuddin?” tanya Hadi Mulyadi.
Menjawab pertanyaan yang cukup menyinggung tersebut, Seno Aji dengan nada khas Prabowo kepada Anies pada Debat Pilpres lalu, “Mas Hadi, Mas Hadi,” kata Seno Aji.
Menurutnya, pergantian Ketua DPRD itu sesuai dengan peraturan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga yang mengatur perihal Ketua hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) diserahkan kepada partai yang menaungi.
“Dalam hal ini Ketua Umum Partai Golkar telah memberikan surat kepada kami. Untuk itu, kita harus menjalankan, kalau tidak, justru dzolim,” jelas Seno.
Terlebih bagi Seno, tidak ada urusan hukum dalam pergantian Ketua DPRD beberapa tahun lalu itu. Karenanya, pergantian tersebut, semata-mata hanya karena urusan internal partai Golkar, tidak ada hubungannya dengan urusan Reformasi Birokrasi.
“Saya tegaskan, tidak ada permasalahan dalam pergantian ketua DPRD,” jawab Seno.
Hadi Mulyadi saat mendapatkan kesempatan berbicara, menekankan bahwa dalam tata kelola pemerintahan harus bebas dari KKN.
“Kalau Mas Seno bilang tidak ada masalah, memang tidak ada masalah. Yang masalah itu, konsituen yang diwakili mereka. Pak Makmur memiliki suara terbanyak, kemudian digantikan oleh Ketua Golkar (Rudy Mas’ud), yang menggantikan itu kakak kandungnya, Hasanuddin Mas’ud,” respon Hadi Mulyadi.
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Nicha R
