SAMARINDA – Mewujudkan pelayanan publik yang lebih inklusif dan transparan, Pemprov Kaltim melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengadakan pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Pelatihan yang digelar pada Selasa (29/10/2024) ini bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Imran Duse, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi salah satu langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan publik yang akuntabel.
“Dengan tercapainya indeks keterbukaan informasi publik (KIP) Kaltim sebesar 82,25 persen pada tahun 2024, ini menjadi bukti bahwa keterbukaan informasi adalah prioritas yang terus diperkuat. Pelatihan bahasa isyarat ini menambah akses bagi semua kalangan, dan kami harap ini terus berlanjut di kabupaten dan kota lainnya,” ungkapnya.
Imran menjelaskan bahwa inisiatif pelatihan bahasa isyarat ini tidak hanya bertujuan memberikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas, tetapi juga membekali petugas PPID untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
“Petugas yang terlatih dalam bahasa isyarat dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan inklusif, serta menciptakan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat yang membutuhkan,” lanjutnya.
Diikuti oleh petugas PPID dari berbagai daerah, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model yang bisa diterapkan di seluruh wilayah Kalimantan Timur, sehingga keterbukaan informasi semakin mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat.
“Dengan pelatihan ini, kami ingin memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang setara terhadap informasi publik. Ini adalah langkah penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif,” tutup Imran. (diskominfokaltm/MK)
Editor: Agus S