SAMARINDA – Kalimantan Timur (Kaltim), sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan APBD yang masuk lima besar nasional, justru menghadapi masalah infrastruktur yang cukup serius. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dikutip dari detik.com, Kaltim masuk dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah jalan rusak terbanyak di Indonesia. Fenomena ini mencerminkan sebuah paradoks, di mana anggaran besar tidak berbanding lurus dengan kualitas infrastruktur di daerah tersebut.
Menurut Kompas, Kaltim memiliki APBD sebesar Rp24,5 triliun pada 2023, menempatkannya di peringkat kelima provinsi dengan anggaran terbesar se-Indonesia. Namun, dengan anggaran sebesar itu, kenyataan bahwa banyak jalan yang masih rusak menjadi pertanyaan besar terkait efektivitas pengelolaan anggaran dan koordinasi di tingkat provinsi.
Jalan rusak yang terus bertahan menunjukkan adanya kegagalan dalam aspek koordinasi antara pemerintah Kaltim dengan pemerintah pusat. Tanggung jawab seorang gubernur tidak hanya pada pengelolaan anggaran provinsi, tetapi juga dalam memastikan adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar masalah infrastruktur ini dapat diatasi dengan baik.
Kementerian PUPR, melalui program nasionalnya, terus mendorong perbaikan dan peningkatan jalan di berbagai provinsi. Namun, di Kalimantan Timur, upaya ini tampak mengalami hambatan. Buruknya komunikasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menghambat implementasi di lapangan. “Koordinasi yang baik seharusnya bisa memastikan bahwa anggaran perawatan Jalan Nasional dari pusat dapat digunakan dengan optimal untuk perbaikan dan perawatan infrastruktur,” ungkap Rasyid Ridla, pengacara dan Ketua Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan Timur.
Dengan status Kalimantan Timur sebagai provinsi yang telah menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN), kondisi infrastruktur yang buruk tidak hanya memengaruhi kualitas hidup warga, tetapi juga mencoreng citra provinsi ini sebagai wajah ibu kota baru Indonesia di kancah internasional. Jalan-jalan rusak menjadi hambatan dalam distribusi logistik, mobilitas warga, serta berdampak langsung pada perekonomian di provinsi Kaltim.
“Menghadapi kenyataan ini, penting untuk melihat ke depan bagaimana provinsi ini dapat memperbaiki kondisi infrastrukturnya. Perbaikan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial dan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat. Jika koordinasi dapat dilakukan dengan baik, tentu pemerintah daerah dapat memaksimalkan dukungan dari pusat untuk memperbaiki jalan di Kaltim dan memastikan akses yang lebih layak bagi masyarakat,” lanjut Rasyid.
Rasyid menambahkan, “Permasalahan jalan rusak di Kaltim seharusnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Gubernur sebagai pemimpin daerah harus mampu berperan sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat sangat diperlukan agar potensi besar Kaltim, baik dari segi anggaran maupun posisi strategisnya sebagai IKN, dapat dimaksimalkan demi kepentingan masyarakat.”
Kaltim memiliki kesempatan besar untuk menjadi daerah yang maju, namun tanpa infrastruktur yang baik serta pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien, potensi itu akan sulit diwujudkan. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan koordinasi yang lebih solid agar provinsi ini bisa bangkit dari masalah infrastruktur yang telah bertahun-tahun menghantui. (MK)
