BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri mengaku bahwa legislatif siap menjalin kerjasama dan melakukan harmonisasi atau menyelaraskan program Presiden ke-8 yakni Prabowo Subiyanto yang baru saja dilantik baru-baru ini.
Alwi Al Qadri mengatakan, meski dirinya belum mengetahui secara persis apa saja program dari Presiden Prabowo untuk setiap pemerintah daerah, namun diyakininnya hal tersebut akan dirasakan oleh masyarakat luas.
“Saya belum melihat secara lengkap program itu, tapi yang jelas program tersebut menyentuh ke masyarakat,” ujarnya, Selasa (22/10).
Di ketahui, Prabowo dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka mengusung sebanyak 17 program prioritas dan yang paling gencar terdengar adalah program makan siang gratis. Program tersebut masuk di program penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas, yakni perlindungan untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi mereka.
“Adapun untuk program siang gratis ini telah masuk dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dengan nilai Rp 71 triliun. Untuk mekanisme program ini masih wait and see,” jelasnya.
Di sisi lain untuk mendukung program-program tersebut, tentu juga butuh suplai dari APBN dimana menurut Alwi bila mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan masih pas-pasan. “Yang jelas kami siap bila dianggarkan ke Balikpapan,” tambah Alwi.
Kota Balikpapan sebagai beranda dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tentunya memiliki dampak yang langsung dirasakan, khususnya program Presiden tersebut. “Dampaknya kami rasakan, tapi tidak untuk pebangunannya,” tegasnya.
Di Balikpapan dampak yang terasa dari IKN ini untuk sisi positifnya adalah pertumbuhan ekonomi, juga memiliki sisi negatif yaitu kemacetan. “Maka di Balikpapan ini sudah sewajarnya dibangun jalan layang, dan itu juga butuh suplai dari APBN,” ujarnya lagi.
Untuk merealisasikan itu, DPRD Balikpapan dan Pemerintah Kota Balikpapan berencana akan menghadap kepada kabinet pimpinan yang baru. “InsyaAllah pembahasan ini akan dilakukan dalam 100 hari ketua DPRD Balikpapan,” tutup Alwi.
Penulis: Aprianto
