SAMARINDA – Pengamat politik sekaligus Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Saipul Bachtiar, menyayangkan pelaporan terhadap seorang aktivis yang menyampaikan kritik terkait “dinasti politik” di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kritik tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum salah satu pasangan calon Gubernur Kaltim yang menilai bahwa kritik tersebut mencemarkan nama baik.
Saipul menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berbicara harus dilindungi oleh undang-undang selama kritik yang disampaikan bersifat faktual.
“Dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari proses pengawasan publik terhadap pejabat dan calon pejabat. Selama kritik tersebut berdasarkan fakta, seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar,” jelasnya.
Namun, Saipul juga mengingatkan bahwa jika kritik yang disampaikan mengandung hoaks atau informasi yang tidak benar, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mencari keadilan melalui jalur hukum.
“Jika ada pihak yang dirugikan oleh berita bohong, mereka berhak menuntut keadilan. Tetapi kritik yang berdasarkan fakta harus dihargai sebagai bentuk kebebasan berpendapat,” ujarnya.
Fenomena dinasti politik menjadi salah satu isu utama dalam perbincangan politik di Kaltim, terutama menjelang Pilkada.
Saipul mengakui bahwa politik dinasti sering kali menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, meskipun secara hukum hal tersebut tidak dilarang.
“Selama ada hubungan darah dan kekerabatan, itu masuk dalam kategori dinasti politik. Secara normatif memang tidak dilarang, tetapi dari segi etika, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fungsi lembaga negara bisa berjalan maksimal tanpa adanya konflik kepentingan,” tambahnya.
Saipul juga menyoroti bahwa dinasti politik cenderung lebih banyak menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal praktik nepotisme yang mungkin terjadi di birokrasi.
“Meskipun tidak ada aturan yang melarang, perlu ada perhatian lebih terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan, terutama untuk mencegah praktik nepotisme,” jelasnya.
Menurut Saipul, setiap warga negara yang terjun ke dunia politik harus siap dikritik dan diungkap secara terbuka.
“Ketika seseorang memutuskan untuk berpolitik, mereka harus siap menerima sorotan publik. Kritik adalah bagian dari proses demokrasi, dan media harus memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dikritik untuk memberikan klarifikasi,” pungkasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Agus S
