JAKARTA – Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan resmi diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dalam Kabinet Merah Putih.
Ikut dilantiknya Luhut, pada Senin (21/10) pagi ini cukup mengejutkan, setelah sebelumnya Luhut tidak terlihat hadir saat Prabowo memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Senin (14/10/2024) lalu.
Luhut, yang dikenal sebagai tokoh penting di dunia militer, terutama melalui perannya dalam mendirikan Detasemen 81 Kopassus, kini kembali diberi kepercayaan untuk memainkan peran strategis di bidang ekonomi.
Penunjukan Luhut oleh Prabowo tidak terlepas dari sejarah panjang hubungan keduanya sejak masa pengabdian di militer.
Peran Krusial Luhut dalam Pendirian Den 81 Kopassus
Luhut Binsar Pandjaitan dikenal sebagai komandan pertama Detasemen 81 Komando Pasukan Khusus (Den 81 Kopassus), pasukan elit anti-teror di bawah TNI Angkatan Darat. Bersama Prabowo Subianto, Luhut membentuk satuan khusus ini pada tahun 1981 dengan nama Detasemen Khusus 81 Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), yang kemudian dikenal sebagai Den 81 Kopassus.
Dalam berbagai kesempatan, Luhut mengungkapkan bagaimana ia dan Prabowo merancang satuan ini setelah mendapatkan pengalaman dan pelatihan dari kesatuan elit anti-teror internasional seperti US Army Special Forces di Fort Bragg, GSG-9 Jerman, dan Royal Army Special Air Services (SAS) Inggris.
“Suatu ketika tahun 1980, kami dipanggil oleh Panglima ABRI saat itu, Pak Benny Moerdani, untuk dipersiapkan pergi ke Jerman. Kami mengantisipasi akan adanya ancaman teroris di masa depan,” ujar Luhut melalui sebuah video di Instagram pribadinya.
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih menunjukkan betapa besarnya kepercayaan Prabowo terhadap mantan komandan militer ini, yang kini diharapkan mampu membawa stabilitas dan kebijakan strategis dalam bidang ekonomi di tengah tantangan global.
Meski dikenal melalui prestasinya di dunia militer, Luhut kini dihadapkan pada tantangan baru dalam memimpin Dewan Ekonomi Nasional, dan diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Peran Luhut dalam Kabinet Jokowi
Sebelum diangkat menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo, Luhut memiliki peran sentral dalam kabinet Presiden Joko Widodo. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sejak tahun 2019 hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi. Sebelumnya, Luhut juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada 2015-2016, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut bertanggung jawab atas berbagai isu strategis di bidang kemaritiman, lingkungan, serta infrastruktur, termasuk proyek ambisius pemerintah seperti pembangunan infrastruktur jalan tol, pengembangan industri baterai untuk kendaraan listrik, hingga koordinasi investasi asing. Ia juga memegang peranan penting dalam penanganan pandemi COVID-19, termasuk kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diberlakukan selama pandemi.
Luhut dikenal sebagai “problem solver” di kabinet Jokowi, sering kali diandalkan untuk menangani isu-isu sensitif, terutama yang melibatkan sektor investasi dan kebijakan lingkungan. Hubungannya yang kuat dengan investor internasional serta pengalamannya di bidang militer dan politik menjadikannya tokoh yang dipercaya Jokowi untuk menjembatani berbagai kepentingan strategis. (MK)
Editor: Agus S
