TANJUNG REDEB – Anggota DPRD Berau, M. Ichsan Rappi, menegaskan bahwa memasuki APBD Perubahan tahun 2024, pembangunan infrastruktur dasar harus diimbangi dengan kualitas yang baik. Berdasarkan pengalamannya di lapangan, masih terdapat proyek-proyek dengan kualitas rendah, yang diharapkan tidak lagi terjadi tahun ini.
Ichsan menekankan bahwa pengelolaan keuangan yang bersumber dari masyarakat harus dilakukan dengan cara dan komitmen yang tepat. Infrastruktur seperti jalan, drainase, dan gorong-gorong diharapkan dibangun dengan kualitas yang baik agar memiliki usia pakai yang panjang dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Jangan sampai proyek yang dibangun tahun ini sudah rusak tahun depan, atau memerlukan perawatan lagi. Kami meminta agar semua yang terlibat dalam proyek benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik,” ujar pria yang akrab disapa Daeng Iccang ini.
Menurutnya, setiap proyek pembangunan fisik harus direncanakan dengan baik agar benar-benar dapat dinikmati oleh masyarakat. Masih ada temuan di lapangan terkait proyek fisik yang tidak mengikuti aturan yang berlaku. Oleh karena itu, DPRD sering melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa proyek dan menemukan sejumlah proyek yang belum memenuhi standar kualitas.
Ia menambahkan bahwa diperlukan komitmen dari semua elemen pemerintahan, termasuk pengguna anggaran dan rekanan kerja yang melaksanakan proyek, untuk menciptakan pembangunan yang sesuai harapan.
“Kami berharap kualitas pekerjaan baik, tahan lama, dibangun tepat waktu, dan memenuhi semua unsur kualifikasi kegiatan. Dengan begitu, dana rakyat yang digunakan bisa bermanfaat dan tepat guna dalam jangka waktu yang lebih lama,” jelas politisi Gerindra ini.
Temuan-temuan di lapangan, menurutnya, harus menjadi perhatian serius agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal. Dalam beberapa kunjungan ke kecamatan dan kampung-kampung, ia bersama anggota dewan lainnya masih menemukan rekanan kontraktor yang tidak memperhatikan administrasi dasar proyek.
Transparansi dalam setiap kegiatan, baik dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan di lapangan, juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. (adv/dez)
