BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan berupaya terus meningkatkan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah menjadi prioritas pada tahun 2024. Upaya ini sejalan dengan langkah pencapaian target pembangunan dan reformasi birokrasi.
Pjs Wali Kota Balikpapan, Ahmad Muzakkir mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut evaluasi dari Kementerian Investasi/BPKM untuk kinerja Tahun Anggaran 2023 lalu. Dan kegiatan ini juga dirangkai dengan visitrasi oleh DPMPTSP tidak hanya Kalimantan Timur saja namun se Regional Kalimantan, pada Kamis (17/10/2024) kemarin.
“Mereka ini akan melakukan kujungan ke Mal-mal Pelayanan Publik yang ada di Kota Balikpapan. Kinerja Mal Pelayanan Publik Balikpapan 95,29 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut Ahmad Muzakkir menjelaskan, dari hasil kinerja Mal Pelayanan Publik DPMPTSP Balikpapan harus diakui sudah mendapatkan apresiasi dari kementerian dan hasil survey kepuasan masyarakat itu sudah mencapai 95,20 persen.
“Ini suatu hal yang harus kita tingkatkan dan terus perbaiki pelayanannya. Dan kita juga masuk penilaian yang sangat baik dari kemenetrian,” jelasnya.
Pjs Wali Kota pun berharap, mereka yang bertugas di DPMPTSP Kota Balikpapan untuk terus dapat melakukan inovasi, karena dunia digital akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman.
“Juga harus melakukan kordinasi intensif dengan SKPD terkait lainnya, seperti DLH, dan DPU karena bagian dari perizinan itu ada syarat-syarat teknis yang harus diikuti,” tambahnya.
Pemkot Balikpapan, berkomitmen untuk melakukan digitalisasi layanan PTSP, dengan tujuan mempermudah akses bagi masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penguatan SDM dan teknologi menjadi fokus, guna memastikan layanan yang lebih responsif dan efisien.
“Kami juga akan menyederhanakan proses pelayanan dan memperkuat sistem monitoring untuk meningkatkan transparansi serta akuntabilitas,” tegasnya.
Di sektor PPB, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu fokus penting. Pemerintah juga akan mendorong efisiensi dalam pengeluaran daerah serta meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Evaluasi rutin akan terus dilakukan untuk memantau dan mengukur efektivitas pengelolaan PPB.
Pemerintah juga berupaya memperluas kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Kolaborasi ini penting untuk menciptakan kebijakan inovatif yang berbasis teknologi dalam mendukung pelayanan publik dan investasi di daerah,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
