BALIKPAPAN – Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan mencatat hingga triwulan ketiga 2024 investasi di Kota Balikpapan sudah mencapai Rp 16 triliun dari target Rp 20 triliun tahun.
Kepala DPMPTSP Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi mengatakan, salah satu penyebab tingginya investasi di Kota Balikpapan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan pada tahun 2023 lalu, realisasi investasi di Kota Balikpapan melebihi target yang ditetapkan Pemprov Kaltim, yakni sebesar Rp 18 triliun namun jutru mencapai Rp 24 triliun.
“Tahun ini ditargetnya Rp 20 triliun. Sampai triwulan ketiga sudah Rp16 triliun, mudah-mudahan tercapai nanti,” ujarnya, Jumat (18/10/2024)
Lebih lanjut Hasbullah Helmi menjelaskan, faktor IKN menjadi banyaknya investasi masuk ke Balikpapan. Adapun beberapa bidang usaha yang menyumbang investasi di antaranya adalah transportasi, properti hingga kuliner. “Paling banyak itu kalau diurut tiga besar pertama transport, perumahan, nomor tiganya kuliner atau rumah makan,” jelasnya.
Hal utama dalam investasi yakni pelayanan publik. Untuk itu, pihaknya terus berupaya melakukan terobosan melalui digitalisasi hingga kemudahan investasi “Konsepnya kita selalu meningkatkan pelayanan, gimana meningkatkan pelayanannya,” tambah Hasbullah Helmi.
Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Balikpapan telah membuka Mall Pelayanan Publik untuk mempercepat berbagai perizinan maupun administrasi. Ini dilakukan agar mempermudah masyarakat mendapat pelayanan satu pintu terpadu. “Setiap bulan kurang lebih ada 2.300 orang kunjungan, di Mall Pelayanan Publik,” ujarnya lagi.
Tingginya jumlah kunjungan tersebut, menandakan bahwa pelayanan yang diberikan cukup baik. Karena tersosialisasi dengan baik segala bentuk pelayanan. “Tapi apakah menurunnya jumlah kunjungan, apakah menandakan pelayanan kita menurun, belum tentu,” tegasnya.
Pemkot Balikpapan terus berinovasi untuk mempermudah pelayanan diantaranya melalui digitalisasi. Sehingga masyarakat tak perlu lagi harus ke Mal Pelayanan Publik (MPP).
“Mungkin kita sudah pindah ke digital, online. Jadi nggak perlu orang datang kesini. Jadi prinsipnya kami ingin meningkatkan pelayanan, beberapa pelayanan yang manual kan sudah kita digitalisasi,” jelasnya.
Hasbullah Helmi mencontohkan, terkait izin praktek tenaga kesehatan, kini sudah lebih cepat. Dari sebelumnya proses perizinannya hingga 14 hari, kini paling lama 2 hari, bahkan bisa sehari.
“Reklame sekarang sudah tidak datang ke kantor Mal Pelayanan Publik, pakai online bisa, itu contoh peningkatan,” tegasnya.
Tahun depan juga untuk pelayanan sektor pendidikan seluruhnya akan diterapkan digitalisasi, sehingga mempermudah. Termasuk juga ramah untuk penyandang disabilitas.
“Juga penyandang disabilitas, kita kerja sama dengan Komunitas Semut, baru kemarin. Tiap tahun dengan kemarin untuk belajar bahasa isyarat,” tutupnya.
Penulis: Aprianto
Editor: Nicha R
