SAMARINDA – Pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sangat krusial mengingat pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Kalimantan Timur (Kaltim) sendiri memiliki Indeks Kerawanan Pilkada (IPK) yang cukup tinggi, berada di posisi 5 besar secara nasional.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kaltim baru-baru ini menerima kunjungan dari Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia (RI). Kunjungan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pengawasan Pilkada.
“Kami memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada diawasi dengan ketat dan hasil pengawasannya terdokumentasi dengan baik di Data Center. Ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu,” kata Hari Darmanto, Ketua Bawaslu Kaltim, terkait kunjungan Tenaga Ahli Bawaslu RI pada Minggu (06/10/2024).
Data Center adalah sistem digital khusus yang digunakan untuk pengawasan melalui pemusatan data. Hari menjelaskan bahwa dengan adanya Data Center, pengawasan terhadap berbagai tahapan Pilkada dapat dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Sistem ini juga memungkinkan pendokumentasian digital yang mencakup pengawasan hingga pelanggaran.
“Data Center memberikan banyak keuntungan, seperti kemudahan dalam pemantauan. Pengawasan menjadi lebih efisien di semua tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan dan provinsi,” jelas Hari.
Lebih lanjut, Data Center memudahkan Bawaslu dalam mengambil keputusan dan tindakan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Bahkan, sistem ini memberikan akses cepat dalam mengelola data hasil pengawasan.
“Setiap data yang masuk dapat langsung ditindaklanjuti oleh petugas pengawas yang berwenang tanpa harus menunggu lama,” tambahnya.
Hari berharap bahwa dengan hadirnya Data Center ini, pengawasan Pilkada bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Bawaslu Kaltim berkomitmen untuk memaksimalkan pengawasan Pilkada melalui inovasi dan teknologi. (Adv/Rul)
Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S
