SAMARINDA – Sebaran kasus Covid-19 di Kaltim kian memprihatinkan. Kasus harian terus meningkat. Pemerintah diingatkan lebih jeli dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran pencegahan serta penanganan pandemi. Jumat, 25 Juni 2021, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kaltim melaporkan perkembangan Covid-19 di Bumi Etam. Adapun isinya terjadi penambahan kasus harian sebanyak 352 jiwa dan pasien dirawat akibat terdapat Covid-19 sebanyak 233 jiwa.
Rinciannya, Balikpapan menyumbang penambahan kasus harian tertinggi dengan 144 jiwa. Selanjutnya, Samarinda 58 kasus, Bontang 36 kasus, Berau 33 kasus dan Kukar 31 kasus. Untuk penambahan kasus harian kabupaten dan kota lainnya dibawa 20 jiwa. Bahkan Mahakam Ulu nihil penambahan kasus.
Berdasarkan laporan tersebut, tren penambahan kasus terus meningkat tiap harinya. Kamis, 25 Juni, kemarin, kasus harian Covid-19 mencapai 336 jiwa di Kaltim. Penambahan kasus harian juga terjadi pada pekan ini yang rata-rata di atas 100 jiwa. Berbeda halnya pekan lalu, kasus harian fluktuatif lebih kurang 100 kasus.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Padilah Mante Runa, menjelaskan musababnya. Menurutnya, adanya kelalaian atau kurangnya dalam penerapan protokol kesehatan yang menyebabkan kasus tersebut terus meningkat. “Inti penularannya adalah adanya kelalaian atau kendur dengan prokes. Itu kunci utamanya,” sebut Padilah.
Padilah mengatakan, Senin pekan depan, Satgas Covid-19 Kaltim akan melakukan rapat. “Nanti kita liat keputusannya seperti apa,” pungkasnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Saduddin mengatakan, anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 sebesar Rp 251 miliar tahun 2021. Dana tersebut bersumber dari Biaya Tak Terduga–disingkat BTT.
“Untuk tahun 2021 (realisasi anggaran Covid-19) sudah 57 persen,” kata Saduddin kepada kaltimkece.id, Jumat, 25 Juni 2021. Persentase tersebut sebesar Rp 142 miliar dari total anggaran Covid-19 tahun 2021; Rp 251 miliar.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi, mengapresiasi realisasi anggaran pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kaltim yang terhitung tinggi itu. Namun, menurut Purwadi, serapan anggaran tersebut dilihat tepat sasaran anggaran tersebut. “Untuk UMKM kah, fasilitas karantina atau lainnya, kata dia.
“Artinya, dana tersebut mengalir ke mana. Supaya tidak terkesan besar persentase tapi tidak jelas serapannya. Jangan sampai salah sasaran,” tegas Purwadi.
Purwadi menambahkan penjelasan. Menurutnya, alokasi dana tersebut harus dipertimbangkan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 juga. Jadi, bilang Purwadi, tidak hanya penggunaan infrastruktur kesehatan saja. “Nah dari kesehatan, untuk pos ekonominya seperti apa. Itu harus dipilih,” imbuhnya.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin, turut memberikan komentarnya. Informasi yang diterima olehnya, BTT tahun 2021 ialah difokuskan fasilitas kesehatan. Ihwal realisasi yang mencapai 57 persen, ia pun mengapresiasi hal tersebut. Kendati demikian, Ia berharap realisasi tersebut harus sejalan dengan asas kemanfaatan dalam menangani Covid-19. “Realisasi harus garis lurus dengan manfaatnya. Jangan sampai manfaatnya kecil,” ujarnya.
Terpisah, Sekretaris Provinsi Kaltim Sa’bani mengatakan bahwa alokasi BTT tahun 2021 ini difokuskan penanganan kesehatan. Sedangkan untuk dampak ekonominya, Sa’bani menjelaskan, alokasinya menggunakan dana APBN dan perbankan. “Tahun ini fokus untuk kesehatan. Tahun lalu termasuk JPS dan Ekonomi. Sedangkan untuk penanggulangan ekonomi ada dana dari APBN dan perbankan,” pungkasnya. (kk)
