SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melakukan pertemuan dengan 10 orang perwakilan pedagang kaki lima (PKL) Tepian Mahakam. Pertemuan digelar di Ruang Harvard lantai III, Balai Kota Samarinda, Kamis (24/6/2021).
Dari pertemuan itu, diambil kesimpulan jumlah pedagang di Tepian Mahakam dibatasi dari semula 130, menjadi 27. Penempatannya pun mengambil ruang di antara Dermaga Polairud depan Kantor Gubernur Kaltim, hingga seberang Bank BTN di Jalan Gajah Mada. Sementara dari Taman Teluk Lerong hingga Taman Kupu-Kupu seberang Islamic Center, bebas dari PKL.
“Segmen pertama antara Dermaga Polairud sampai sebelum patung pesut itu hanya 12 stan dengan konsep lesehan. Sebelah Jalan Gajah Mada tetap difungsikan sebagai pedestrian. Kemudian sebelah sungai (koridor tepian) ada 3 meter lebih kami bebaskan dari PKL. Berdasarkan luas yang ada, 24 meter panjang, 12,5 meter lebar. Itu modelnya letter U bisa menampung 18 meja,” urai Wakil Wali Kota Samarinda, Rusmadi yang memimpin pertemuan.
“Untuk segmen dua kami sediakan meja dan kursi. Di segmen dua ada koridor dan jalan 3 meter, itu kita ukur panjangnya 32 meter. Kami hanya izinkan 15 stan. Jadi, ada yang lesehan dan ada yang duduk di kursi. Fasilitasnya dilengkapi pedagang,” sambungnya seperti dikutip dari kaltimkece.id, jaringan mediakaltim.com.
Pemkot Samarinda masih menyiapkan lokasi alternatif untuk pemindahan PKL. Pada 2 Juli 2021 simulasi pembukaan kembali untuk sementara aktivitas PKL di Tepian Mahakam dilakukan. Dengan jadwal pukul 16.00 Wita untuk persiapan membuka lapak dan waktu operasional selama pukul 17.00-22.00 Wita karena kondisi Covid-19. Tentu semua itu akan dipantau sesuai perkembangan kasus Covid-19 di Samarinda.
“Kami berharap pedagang yang terdata bisa berembuk untuk menentukan 27 pedagang yang akan menempati stan-stan tersebut. Sebenarnya mereka bisa berkelompok dengan jenis usaha yang sama. Bahkan ini peluang menjadi usaha modern dan membuka peluang mereka mendapat fasilitas dari perbankan. Atau, jika mereka tidak mau repot, tinggal bagi sif selama tujuh hari. Kami hanya memberi saran, keputusan tetap pada mereka nanti bagaimana teknisnya. Kami harap mereka bisa berkolaborasi,” jelas Rusmadi.
Di konfirmasi terpisah, Ketua Ikatan Pedagang Tepian Mahakam (IPTM), Hans Meiranda Ruauw mengatakan, Pemkot hanya menekan keyakinan terkait penyediaan 27 rombong untuk para pedagang.
“Jujur, ini hal yang membuat kami sedikit bingung dan pastinya akan menuai pro dan kontra kepada kawan-kawan pedagang. Kami belum tahu nanti akan dihadapkan dengan situasi seperti apa. Tapi kami berharap semuanya bisa kondusif saja, mengingat ini terkait hajat hidup orang banyak,” ucap Hans.
Hans Meiranda Ruauw berharap opsi mempertahankan pedagang di Tepian Mahakam itu kurang ideal lagi. Relokasi ke tempat yang lebih layak dikatakan sebagai opsi terbaik. Sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang menang, dan tidak ada yang kalah. Selain Tepian Mahakam kembali ke fungsinya sebagai ruang terbuka hijau (RTH), PKL masih bisa mendapat kesempatan berusaha.
Dalam pemilihan pedagang yang berdagang masuk dalam 27 stand itu, IPTM akan berkoordinasi dengan instansi terkait yang telah dipercayakan untuk mengakomodasi. Hans Meiranda Ruauw juga mengaku masih belum bisa menerjemahkan luas, karena informasi yang diterima bisa saja berubah-ubah. Dalam satu rombong apakah bisa dikolaborasikan dengan ada makanan, minuman, dan bahkan snack.
Tapi ada instansi yang mengatakan bahwa hal tersebut perlu diterjemahkan secara spesifik, bahwasanya itu bukan seperti teman-teman pedagang pikirkan. Jadi satu rombong itu khusus satu jenis dagangan saja. Jadi tidak banyak varian.
Terkait itu IPTM akan terus berkoordinasi dengan para PKL agar tidak perlu bertindak gegabah dan terus berhati-hati. (kk)
