BONTANG – Sejumlah kepala SMA dan SMK swasta di Bontang mengeluhkan minimnya siswa yang mendaftar ke sekolah mereka. Kondisi ini tidak terjadi pada tahun ini saja, namun sudah berlangsung beberapa tahun terakhir.
Salah satu perwakilan kepala SMA dan SMK, Bahrun Amin mengatakan, beberapa sekolah bahkan mengalami penurunan hingga di atas 50 persen dari kuota yang tersedia. Sejumlah faktor disinyalir menjadi penyebab, diantaranya dugaan SMA dan SMK negeri “ngotot” mengambil kuota maksimal dalam satu rombongan belajar (rombel), yakni 36 siswa.
Padahal beberapa tahun lalu, kata Bahrun Amin, hal ini bisa dinegosiasikan dengan kebijakan hanya mengambil maksimal 32 siswa. “Di regulasi ‘kan disebut minimal 15 siswa dan maksimal 36 siswa. Tidak ada kata wajib 36 siswa. Mengapa sekolah (SMA/SMK) negeri ngotot sekali harus mengambil jumlah maksimal,” tanyanya.
Jika Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim turut peduli dengan sekolah swasta, sambung dia, hal itu seharusnya bisa dicarikan solusi terbaik. Bahrun menghitung, jika sebelumnya ditetapkan maksimal 32 siswa, lalu kini setiap sekolah negeri mengambil kuota 36 siswa. Maka dengan jumlah 50 rombel yang ada, penambahan kuota di sekolah negeri bisa mencapai 200 siswa.
Jumlah tersebut kata Bahrun, tentu sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kuota di sekolah swasta. “Rencananya 28 Juni nanti kami akan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan komisi I. Kabarnya akan ada perwakilan Disdik Kaltim yang hadir. Semoga bisa menemukan titik terang,” harapnya.
Selain mengeluhkan minimnya jumlah siswa yang mendaftar, pihaknya juga menanyakan tidak adanya insentif guru dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikucurkan Pemkot Bontang pada 2021. Bahrun menyebut, 2020 lalu insentif guru sempat ada, meski BOS sudah tidak ada. Namun di tahun ini, keduanya justru tidak ada sama sekali. “Mengapa kok ini tidak ada lagi,” tanyanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan (Disdik) Bontang, Saparuddin menyebut, tidak adanya insentif maupun BOS dari APBD Bontang karena terhalang regulasi. Sebab SMA dan SMK sudah menjadi kewenangan Provinsi Kaltim. “Dulu memang sempat bisa. Namun sepertinya karena menjadi temuan, sehingga tidak bisa lagi tahun ini,” terangnya saat dikonfirmasi, Minggu (20/6/2021). (bms)
