Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada adalah tema yang sering menjadi perdebatan antara fakta dan opini.
Pemahaman serta penerapan netralitas ASN ini penting untuk mengetahui bagaimana ASN berperan dalam proses politik lokal serta dampaknya terhadap demokrasi. ASN yang netral dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik tanpa adanya diskriminasi berdasarkan preferensi politik.
Meskipun terdapat aturan yang jelas, dalam praktiknya, menjaga netralitas ASN sering kali menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah dengan politik yang sangat kental.
Beberapa ASN mungkin merasa tertekan untuk mendukung calon tertentu karena kedekatan pribadi atau situasi di lingkungan kerja.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, sanksi pelanggaran netralitas ASN berupa pelanggaran disiplin dapat berujung pada hukuman disiplin sedang, seperti pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6, 9, atau 12 bulan.
Selain itu, hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, atau bahkan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
ASN yang terbukti melanggar prinsip netralitas bisa dikenakan sanksi disiplin, mulai dari teguran hingga pemecatan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Namun, opini publik sering kali meragukan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Beberapa pihak berpendapat bahwa sanksi yang diberikan tidak selalu cukup tegas, atau bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan secara konsisten. Hal ini memunculkan persepsi bahwa aturan netralitas ASN tidak diterapkan dengan efektif.
Dikutip dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui SIARAN PERS Nomor: 001/RILIS/BKN/II/2024, sejak proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dimulai pada tahun 2023, pelanggaran netralitas ASN berupa pelanggaran disiplin dan kode etik menjadi temuan yang dilaporkan hingga 31 Januari 2024.
Sebanyak 47 laporan pelanggaran diterima, terdiri dari 42 laporan pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik. Data ini masih berpotensi berkembang seiring berlangsungnya Pemilu dan Pilkada tahun ini.
Fakta bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN perlu ditingkatkan merupakan pandangan luas di kalangan masyarakat dan praktisi hukum.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses ini dapat membantu mengatasi keraguan tentang efektivitas aturan yang ada. Penting untuk terus mengevaluasi serta meningkatkan mekanisme pengawasan netralitas ASN.
Memastikan aturan diterapkan secara konsisten dan efektif akan membantu menjaga integritas pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses politik.
Di sisi lain, memahami dan menangani opini publik terkait penerapan netralitas ASN dapat memberikan wawasan berharga untuk memperbaiki sistem yang ada.
ASN memainkan peran penting sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN bertanggung jawab menjalankan kebijakan pemerintah serta memberikan layanan publik secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan objektif, ASN membantu memastikan berbagai kebijakan serta program pemerintah dapat diterima dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan.
Hal ini selaras dengan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV KDOD LAN, yang bertujuan membentuk karakter ASN yang berintegritas dan BERAKHLAK.
Penyusun:
Peserta PKP ANGK IV PUSLABANG KDOD LAN:Sulistyo, Saropah, Nelly, Dian, Koresy, Alam, Ansor, Andri, Haryadi, dan Hamzah
