MAHAKAM ULU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu), mencanangkan penanaman padi gunung khas Mahakam Ulu.
Program tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari daerah lain.
Langkah ini dilakukan Pemkab Mahulu sebagai rintisan awal untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pembukaan lahan seluas 10 hektare di setiap kampung.
Hal ini dikemukakan Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh, pada pembukaan Peningkatan Kapasitas SDM BUMK wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu, Kamis, 22 Agustus 2024 lalu, di The Rich Hotel Yogyakarta.
“Ketika rencana pembukaan lahan seluas 10 hektare di setiap kampung kami sosialisasikan kepada para pejabat seluruh dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahulu, seluruh pejabat menyambut rencana ini dan siap memberikan dukungan penuh sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” ungkap Bupati.
Semua pejabat mendukung upaya tersebut karena kemandirian pangan bukan hanya merupakan kebutuhan lokal Kabupaten Mahulu, melainkan juga merupakan salah satu program unggulan pemerintah RI.
“Setelah mendapat dukungan dari pejabat di pemerintahan Kabupaten Mahulu, rencana pembukaan lahan seluas 10 hektare di setiap kampung kami sosialisasikan kepada seluruh pemerintah kecamatan dan 50 pemerintah kampung. Antusiasme dukungan yang sama juga diberikan oleh pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, dan seluruh warga Kabupaten Mahulu,” beber Bupati.
Di sini perlu disampaikan kepada para pejabat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa antusiasme dan tingginya dukungan terhadap upaya pembukaan lahan seluas 10 hektare tersebut bukan hanya terjadi karena besarnya harapan warga terhadap kemandirian pangan daerah.
“Melainkan karena adanya satu faktor yang merupakan ciri khas kultur dan budaya Mahakam Ulu, yakni mudahnya warga untuk menyatukan sikap dan mengerahkan dukungan terhadap setiap program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten,” kata Bupati.
Bupati menjelaskan, sesuai dengan tradisi warisan leluhur etnis Dayak, mendukung upaya pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah panggilan dan kewajiban moral yang dirasakan oleh masyarakat Mahulu.
“Itu sebabnya, dalam kegiatan ini, kami membawa para petinggi atau kepala desa, anggota Badan Permusyawaratan Kampung, dan pengurus Badan Usaha Milik Kampung, untuk mendapatkan wejangan dan arahan dari para pejabat strategis dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” tutup Bupati.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
