BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Agus Haris menanggapi terkait angka pengangguran di Kota Bontang yang terbilang masih cukup tinggi di wilayah Kaltim, yakni dengan 7,41 persen.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan pengangguran yang ada di Kota Bontang, Pemerintah Kota (Pemkot) bisa mengambil alih pengelolaan di Badan Latihan Kerja Industri (BLKI), karena BLKI masih dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Nanti kita coba bermohon ke Pemprov, untuk kita yang kelola. Kita juga akan menyiapkan alokasi anggaran terkait dengan rencana pelatihan, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang ada di Kota Bontang,” ucapnya saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Seperti yang diketahui, di wilayah Kota Bontang sendiri ada puluhan perusahaan yang setiap waktu dalam setahun membutuhkan tenaga kerja baru, dengan demikian kalau pemerintah yang memprogramkan pastinya nanti akan sesuai.
“Contohnya seperti penerimaan sekuriti, yang dibutuhkan adalah pengalaman. Selain itu juga harus ada sertifikat sebagai alat pembuktian,” paparnya.
Bahkan jika pengelolaan sudah sesuai nantinya, maka pemerintah bisa dengan leluasa memprogramkan atau menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan pangsa pasar kerja dengan berkomunikasi ke perusahaan.
“Nah disini pemerintah bisa menyiapkan biaya untuk mendapatkan sertifikatnya, misalnya dengan Rp 5 juta, pemerintah tinggal menyiapkannya. Nanti mereka juga tinggal pergi, untuk melakukan latihan yang sertifikat,” tutupnya. (ADV)
Editor : Nicha R
