TANJUNG REDEB – Penyerapan anggaran di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinilai Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena perlu dilakukan pembenahan. Tujuannya untuk menekan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Ia mengungkapkan, serapan anggaran OPD yang tidak maksimal harus ada pembenahan. Tujuannya agar SiLPA dapat ditekan atau teratasi.
“Serapannya harus dimaksimalkan. Kalau SiLPA ini besar, tentu membuat pembangunan jadi terbengkalai. Permasalahan ini harusnya jadi perhatian,” ungkapnya.
Dibeberkannya, SiLPA kerap kali terjadi setiap tahun. Sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus mengevaluasi kinerja serapan anggaran.
Dirinya menilai, masih banyak kekurangan dalam laporan pertanggungjawaban. Khususnya soal penyerapan anggaran di OPD.
“Begitu juga dengan catatan-catatan yang diberikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), agar dapat jadi perhatian dan evaluasi ke depan. Termasuk dalam penyerapan anggaran ini,” jelasnya.
Darlena menyebut, dalam rapat pembahasan sering ditemukan OPD yang mengaku kekurangan anggaran. Padahal realisasi serapan anggaran dalam setiap tahun ditemukan SiLPA.
“Artinya kan ada anggaran yang tidak terserap. Nah itu yang harusnya dievaluasi, dicari tahu apa kendalanya sehingga menjadi SiLPA,” tuturnya.
Sebagai lembaga pengawasan, Darlena ingin pengelolaan anggaran yang dilakukan Pemkab Berau, dapat berjalan dengan maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kami tidak ingin pekerjaan yang dilakukan tidak maksimal. Karena ada anggaran-anggaran yang tidak terserap 100 persen di berbagai OPD. Makanya, ke depan, perlu ada evaluasi agar serapan anggaran dapat lebih baik lagi,” katanya.
Politikus NasDem ini mendorong Pemkab Berau agar lebih teliti dalam membagi anggaran untuk OPD. “Harus dibagi rata, agar pembangunan bisa merata dan maksimal, sehingga dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/dez)
