SAMARINDA – DPRD Kaltim menyoroti kinerja Pemprov Kaltim dalam hal serapan anggaran APBD murni tahun anggaran 2021. Masalahnya, dari 639 paket pekerjaan yang harus dilelang, realisasinya baru 150 paket kegiatan.
Versi Pemprov, menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, perubahan aturan terkait Surat Perintah Kerja (SPK) menjadi masalah utama yang memperlambat serapan anggaran tahun ini.
“(Dokumen) harusnya sudah lengkap sebelum diusulkan. Lengkapi semua RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan kegiatan. Malah dilempar ke ULB (Unit Pengadaan Barang), berarti belum ada kelengkapan,” kata politisi PDIP ini.
Dari hasil rapat Banggar pada awal pekan ini diketahui, lanjut Samsun, Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum menempati urutan teratas, dinas yang serapan anggarannya rendah. “Banyak yang belum terlaksana, duitnya belum dibelanjakan,” sambungnya.
Banggar juga mendapat informasi terjadinya permasalahan dalam pengusulan kegiatan proyek, dilakukan di tempat sama yang kemudian dijadikan satu. Belum lagi soal penggabungan RKA yang berpotensi memicu masalah baru.
Secara umum, lanjut Samsun, permasalahan bukan hanya terjadi di Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, tapi juga semua dinas di Pemprov Kaltim.
“Yang sudah lelang juga belum bayar, baru dilelang. Belum kerja, belum dibayar. Artinya, anggaran belum terserap. Ini baru progres lelang, duit belum dibelanjakan,” Tegas Samsun. (adv)
