SANGATTA – Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan, menyoroti permasalahan ketenagakerjaan dan kebutuhan ekonomi di Daerah Sawit. Menurutnya, Dapil IV (Muara Wahau, Kombeng, dan Telen) sudah mengalami perubahan.
“Masyarakat di Dapil saya sudah banyak berubah. Semua beralih ke sawit,” ungkap politikus Gerindra itu.
Yan mencatat bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat di daerah tersebut melebihi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kutai Timur yang ditetapkan sebesar Rp 3.515.324 untuk tahun 2024, meskipun UMK tersebut telah meningkat 4,74 persen dari tahun sebelumnya.
Yan menjelaskan bahwa meskipun UMK telah mengalami kenaikan, penghasilan masyarakat di dapilnya seringkali tidak mencukupi kebutuhan dasar mereka.
“Di beberapa desa seperti Muara Wahau dan Kombeng, kebutuhan masyarakat jauh lebih besar daripada UMK yang ada. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghasilan dan kebutuhan hidup,” ujarnya.
Ia juga mengamati kecenderungan masyarakat nekat untuk membuka lahan baru, khususnya untuk perkebunan sawit.
“Masyarakat yang sudah memiliki dan merawat kebun sawit cenderung memiliki penghasilan di atas UMR. Namun, untuk mendapatkan hasil tersebut, banyak yang harus menebang kebun coklat dan kebun cengkeh. Bahkan membuka kawasan hutan untuk dijadikan kebun sawit. Lokasi yang jauh tetap mereka datangi untuk buka lahan,” jelasnya.
Yan menekankan bahwa meskipun industri sawit dapat meningkatkan pendapatan, dampak lingkungan dari pembukaan lahan di kawasan hutan harus menjadi perhatian serius.
“Memang benar bahwa membuka kebun sawit dapat meningkatkan penghasilan, namun kita juga harus memperhatikan dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kebutuhan dasar masyarakat harus tetap terpenuhi, namun tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan,” tambah Yan.
Pentingnya perhatian terhadap keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi fokus utama dalam pembahasan ini. Yan mendorong agar ada kebijakan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, DPRD Kutim, melalui Komisi D yang dipimpin oleh Yan, akan terus bekerja untuk mencari solusi yang tepat. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi warga di Dapil IV dan seluruh Kutim.
“Kami perlu memikirkan solusi jangka panjang yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan,” pungkas Yan.
Dengan permasalahan yang ada, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup dan perlindungan lingkungan, demi kesejahteraan yang berkelanjutan.(Rkt/Adv)
