SANGATTA – Anggota DPRD Kutim Maswar menyampaikan sejumlah catatan kritis dan masukan penting terkait pengelolaan anggaran daerah. Maswar memberikan pandangan yang mendalam mengenai berbagai aspek keuangan yang perlu ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Kutim.
Salah satu sorotan utama Maswar adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp352,46 miliar, atau sekitar 44 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 787,53 miliar. Meskipun jumlah ini signifikan, persentase realisasi PAD menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai.
“Ini menunjukkan masih terdapat kendala dalam penyerapan PAD. Kami meminta agar jenis pajak dan retribusi yang belum optimal penyerapannya dapat dioptimalkan melalui penghitungan, pemantauan, evaluasi, serta peningkatan target realisasinya,” ujar Maswar dengan tegas.
Maswar juga menyoroti capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun ke-8, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan jalan yang masih belum maksimal. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat sinergi dan meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mempercepat proses ini.
“Realisasi belanja modal sebesar Rp 3,29 triliun atau 84 persen merupakan indikator positif. Namun, kami memberikan masukan kepada OPD prioritas yang melaksanakan kegiatan infrastruktur fisik agar pengawasan dilakukan secara komprehensif, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai standar, sehingga hasil akhir dari pembangunan dapat dinikmati dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Program Multiyears Contract (MYC) yang sedang berjalan juga menjadi perhatian Maswar. Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian program sesuai dengan skema yang telah disetujui dan ditetapkan. Menurutnya, hambatan atau kendala teknis harus segera dipetakan dan ditentukan alternatif solusinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang telah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Maswar juga mencatat besarnya aset daerah yang mencapai Rp 18 triliun. Ia menekankan pentingnya tata kelola aset yang optimal, mulai dari pencatatan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, hingga pemeliharaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Manajemen aset harus dilaksanakan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Maswar mengingatkan bahwa Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Dengan catatan kritis dan masukan yang diberikan oleh Maswar, diharapkan pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan anggaran serta realisasi pembangunan di Kutim. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Tidak hanya anggota dewan, masyarakat juga menaruh harapan besar pada pengelolaan anggaran yang lebih baik. Siti, seorang warga Sangatta Selatan, mengungkapkan harapannya agar pembangunan jalan di daerahnya segera terealisasi.
“Kami sangat membutuhkan jalan yang baik untuk memudahkan akses dan meningkatkan perekonomian,” ujar Siti.
Namun, tantangan dalam pengelolaan anggaran tetap ada. Maswar menyadari bahwa perubahan membutuhkan waktu dan komitmen yang kuat dari semua pihak.
“Kita harus bersama-sama bekerja keras untuk mencapai tujuan ini. Pengelolaan anggaran yang baik adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya dengan penuh semangat.
Catatan kritis dan masukan dari Maswar menjadi titik awal bagi pemerintah daerah Kutim untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan dukungan dan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan pengelolaan anggaran dan realisasi pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Sehingga, manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di Kutim.(Rkt/Adv)
