SANGATTA – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kutim Jimmy, mengungkapkan dukungannya terhadap penyertaan modal sebesar Rp 10 miliar untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau bank daerah. Menurut Jimmi, langkah ini sangat penting untuk memperkuat posisi BPR dalam menghadapi persaingan di sektor perbankan.
“Penyertaan modal Rp 10 miliar yang disetujui oleh Bupati untuk BPR adalah langkah strategis untuk memperkuat bank daerah. BPR selalu siap berapa pun modal yang disertakan karena saingan penggunanya juga lumayan,” ujar Jimmy beberapa waktu lalu.
Jimmy optimis bahwa penyertaan modal ini akan dikelola dengan baik dan memberikan dampak positif bagi BPR serta perekonomian daerah. Namun, dia juga menekankan pentingnya mematuhi batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kita optimis modal ini bisa dikelola dengan baik. Kita harapkan itu, tapi tetap harus memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,” jelas Jimmy.
Penyertaan modal ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas BPR dalam memberikan layanan keuangan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. BPR diharapkan dapat lebih proaktif dalam menyediakan berbagai produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk kredit usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat mendorong perekonomian daerah.
“Diharapkan investasi ini akan membawa manfaat jangka panjang dan memperkuat sektor perbankan di Kutim,” tegasnya.
Dengan tambahan modal ini, BPR diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan kepada nasabah, pengembangan produk, serta memperluas jangkauan operasionalnya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR di tengah persaingan ketat industri perbankan dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah.
Dukungan DPRD Kutim untuk penyertaan modal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung sektor keuangan lokal yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses yang lebih mudah ke layanan keuangan yang berkualitas.(Rkt/Adv)
