SANGATTA – Dalam sebuah wawancara di Gedung DPRD Kutim, David Rante, anggota DPRD dari Partai Gerindra, mengungkapkan kekhawatirannya mengenai efektivitas penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. David, yang dikenal sebagai suara kritis di lembaga legislatif, menyebutkan bahwa penambahan anggaran yang signifikan dalam perubahan ini memunculkan rasa pesimis mengenai pencapaian serapan anggaran yang optimal.
“Saya masih pesimis jika semua anggaran dapat terserap maksimal, apalagi dengan adanya penambahan anggaran yang cukup besar,” ungkap Rante dengan nada khawatir.
Dalam proyeksi terbaru, pendapatan daerah Kutim diperkirakan akan mengalami kenaikan dari Rp 9,148 triliun menjadi Rp 11,959 triliun, meningkat sebesar 30,72 persen. Namun, peningkatan belanja daerah juga sangat signifikan, dengan anggaran yang diperkirakan naik dari Rp 9,123 triliun menjadi Rp 13,693 triliun, atau naik sebesar 50,09 persen.
Rante menegaskan bahwa perencanaan yang matang sangat penting untuk menghindari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir tahun anggaran. Ia memperkirakan kemungkinan terjadinya Silpa yang cukup besar pada perubahan APBD 2024.
“Saya menyakini akan ada Silpa di perubahan 2024 nanti jika perencanaan dan pelaksanaan tidak dilakukan dengan cermat dan matang,” jelasnya.
Di sisi lain, Rante mengakui bahwa perubahan APBD 2024 memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di Kutim. Menurutnya, terdapat lima kondisi yang mendasari perlunya perubahan APBD, termasuk ketidaksesuaian dengan asumsi awal, pergeseran anggaran antar organisasi, penggunaan saldo anggaran lebih, keadaan darurat, dan situasi luar biasa.
“Perubahan APBD ini dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek strategis daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, Pelabuhan Kenyamukan, air bersih perkotaan, dan penanganan banjir,” ungkap Rante.
Dengan adanya proyeksi peningkatan anggaran yang drastis, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap alokasi dan penggunaan anggaran. Pengawasan yang ketat dan perencanaan yang matang akan menjadi kunci dalam memastikan bahwa perubahan APBD ini dapat membawa manfaat yang maksimal bagi pembangunan daerah.
Rante berharap, melalui perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik, anggaran yang telah disetujui dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kutim.
“Dukungan dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran ini dapat terserap dengan optimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tutupnya. (Rkt/Adv)
