SAMARINDA – Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), diharapkan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
Pemerintah pusat menurut Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, jangan hanya fokus pada IKN tapi juga pembangunan daerah lain. “Kita berharap ada pemerataan. Jangan sampai hanya fokus pada pembangunan infrastruktur IKN saja,” kata Makmur.
Karena IKN terletak di Kaltim, menurut Makmur, secara otomatis pemerintah pusat harus ikut pula memperhatikan kondisi infrastuktur di luar PPU dan Kukar. Ini berdasar pemikiran, bahwa pulihnya infrastruktur diyakini akan memicu peningkatan kualitas hidup masyarakat suatu daerah.
Makmur mengambil contoh infrastruktur jalan di Kutai Barat yang kondisinya hingga kini memprihatinkan. Dia mengaku sudah sering berkoordinasi dengan provinsi dan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN), tapi tetap minim perbaikan.
“Jangan sampai jalan di IKN mulus, tapi kondisi jalan di Kubar memprihatinkan,” kata Makmur. Dengan kata lain, jalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat hendaknya segera direalisasikan perbaikannya oleh BBPJN. (adv)
