JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kemajuan atau progres pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mundur dari target awal karena hujan deras. Mundurnya pembangunan di IKN juga menyebabkan rencana Presiden untuk berkantor di IKN, yang diagendakan mulai Juli ini, tertunda.
“Kemarin memang targetnya kan Juli (berkantor di IKN), tetapi lihat di IKN tiap hari hujan terus, hujan deras banget jadi memang pekerjaan banyak yang mundur,” kata Jokowi ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, mundurnya pembangunan infrastruktur di IKN karena faktor cuaca adalah hal biasa dalam pengerjaan proyek besar. Meskipun demikian, Jokowi mengatakan bahwa infrastruktur dasar seperti pasokan air dan listrik segera siap.
“Airnya juga dalam proses disiapkan, listriknya sudah ada tetapi untuk masuk ke ruang-ruang yang ada kan perlu waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pasokan air bersih dan listrik siap tersedia sebelum Presiden Jokowi berkantor di IKN, diperkirakan setelah 22 Juli 2024.
“Nanti kan (Presiden) tanggal 22 (Juli) ke Papua untuk menghadiri peringatan Hari Anak. Setelah itu insyaallah beliau akan ke sana (IKN),” kata Basuki, pekan lalu.
Dia memaparkan proses pengujian air bersih atau commissioning akan mulai dilakukan 15 Juli dan pada 18 Juli dirinya akan mengecek langsung hasil distribusi air di IKN. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa kawasan ibu kota baru Indonesia itu sudah mendapat pasokan listrik sebesar 10 megawatt.
“Telkom dan PLN tadi melaporkan pasokan listrik 10 MW sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun itu 40 MW yang selanjutnya,” tutur Basuki.
Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyoroti perlunya modifikasi cuaca untuk memastikan pembangunan infrastruktur di IKN dapat berjalan optimal. Budi menyatakan bahwa tantangan terbesar pembangunan Bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur.
“Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu, modifikasi cuaca menjadi keharusan,” ujar dia, pekan lalu.
Budi menjelaskan bahwa dari total 30 hari, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Jika kondisi ini terus terjadi, lanjut dia, target pembangunan sejumlah fasilitas Bandara IKN berpotensi mundur dari rencana awal. Menurutnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.
“Saya minta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur dapat ditingkatkan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya. Menhub berharap langkah itu dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan.
ALASAN BERI HGU 190 TAHUN
Jokowi juga bicara soal aturan hak pengelolaan tanah yang tercantum dalam aturan baru Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam beleid itu disebutkan, pemerintah akan memberikan maksimal dua siklus hak pengelolaan tanah. Bila siklus pertama sudah habis waktunya, pemerintah bisa mengawal apakah pelaku usaha mau lanjut ke siklus ke-2 atau tidak.
Untuk Hak Guna Usaha (HGU) ditetapkan satu siklus pengelolaan jangka waktunya paling lama 95 tahun. Kemudian, bisa dilanjutkan ke siklus kedua dengan waktu yang sama sesuai kriteria dan evaluasi pemerintah. Artinya, untuk HGU maksimal bisa sampai 190 tahun.
Aturan ini cukup jadi sorotan, Jokowi pun buka-bukaan soal keuntungan aturan tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam rangka membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, aturan ini dibuat agar Otorita IKN bisa menjaring lebih banyak investor ke IKN.
“Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri,” beber Jokowi.
Investasi, kata Jokowi, sangat diperlukan untuk membangun Kota Nusantara. Pasalnya, pemerintah cuma bisa membangun infrastruktur dasar dan fasilitas kantor pemerintahan saja. Sisanya, semua pendukung Nusantara untuk menjadi sebuah kota yang maju akan dibangun pihak swasta. Makanya, investasi ke IKN harus memiliki daya tarik yang besar buat para pemodal.
“Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri,” sebut Jokowi.
Selain HGU, dalam Perpres 75 Tahun 2024 itu diatur juga lamanya Hak Guna Bangunan (HGB) dan hak pakai. Disebutkan skema yang sama juga ditetapkan, diizinkan dulu satu siklus dan bisa menambahkan satu siklus tambahan. Hanya saja untuk dua hak tanah tersebut waktu paling lama untuk satu siklus pengelolaannya hanya 80 tahun. Bila bisa sampai dua siklus artinya maksimal bisa mencapai 160 tahun. (MK)
