JAKARTA – Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman didampingi Seskab Kutim Rizali Hadi dan Kepala BPKAD Kutim Ade Achmad Yulkafilah memenuhi undangan dalam kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI KH Ma’ruf Amin, Ketua BPK RI Isma Yatun dan jajaran Menteri dari Kabinet Indonesia dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP-LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Cendrawasih Room Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Kompleks Gelanggang Olahraga Bung Karno, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Dari siaran pers yang diterima media ini, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa yang terpenting adalah sekarang ini pemerintah daerah maupun nasional mendapatkan penghargaan prestisius dari BPK RI, dan arahan Presiden RI Joko Widodo yakni tetap dipertahankan, meskipun itu bukan tujuan tapi ini kewajiban.
“Kutim tentunya sudah menjalankan tata kelola keuangan yang baik dan memang wajib pemerintah daerah melaksanakannya jangan sampai terjadi kebocoran dan terjadi kesalahan. Kita fokuskan dan memantapkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan memanfaatkan di lapangan. Oleh karena itu ini harus dimaksimalkan lagi dalam penataan keuangan karena BPK hanya memberikan rambu-rambu terkait dengan komponen di dalam hasil pemeriksaan. Penghargaan opini penilaian dari laporan keuangan dari BPK yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu memang yang tertinggi dalam laporan keuangan dan dengan WTP ini lah pemerintah harus mampu bekerja dengan baik,” tegasnya.
Kemudian, pemerintah daerah cukup mengapresiasi atas arahan Presiden RI Joko Widodo terkait warning (peringatan) itu soal terkait dengan pemanfaatan keuangan.
“Beliau warning jangan sampai ada kesalahan di dalam pelaksanaan laporan keuangan pemerintah dan jangan sampai keliru pada program yang sudah ada. Kutim sudah dua kali berturut-turut mendapatkan WTP Kutim dan ke depan kita pertahankan,” paparnya.
Sebelumnya dalam sambutannya, Ketua BPK RI Isma Yatun mengungkapkan bahwa BPK memegang peran yang sangat penting sebagai salah satu pilar utama dalam rantai akuntabilitas. BPK juga berperan besar dalam memastikan bahwa keuangan negara digunakan seefisien mungkin untuk kemakmuran rakyat.
“BPK hadir di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi sesuai konstitusi, menjadikannya garda terdepan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang akuntabel baik di tingkat pusat maupun daerah,” katanya.
Dia juga menekankan bahwa transformasi dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk penyampaian Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), merupakan langkah yang sangat penting.
“Ini merupakan upaya strategis dalam mencapai sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan dan penganggaran yang terfokus dan terintegrasi,” sebutnya
Isma Yatun juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan yang telah komit dan bekerja keras memperkuat fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir.
“Pondasi ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan berikutnya, didukung oleh sinergi dan dukungan yang terus-menerus,” urainya.
Sementara dalam arahannya Presiden RI Joko Widodo Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengapresiasi BPK RI atas dedikasi dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara. Dalam sambutannya saat menerima LHP-LKPP Tahun Anggaran 2023 dan IHPS II Tahun 2023, Presiden juga menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah yang meraih predikat WTP tahun ini.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukanlah prestasi, tapi merupakan kewajiban kita semua, kewajiban dalam penggunaan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa,” ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden menegaskan bahwa penggunaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN dan APBD adalah kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik oleh semua pihak. Dia juga menyoroti tantangan global seperti geopolitik, perang dagang, dan perubahan iklim yang semakin nyata, sambil menekankan stabilitas ekonomi dan politik Indonesia di tengah pertumbuhan ekonomi 5,11 persen dan inflasi yang terjaga.
Namun demikian, Presiden menekankan perlunya reformasi struktural untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur birokrasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Terutama dalam era transisi pemerintahan saat ini, beliau berharap dukungan penuh dari BPK RI dan seluruh komponen bangsa untuk memastikan kelancaran peralihan pemerintahan pada Oktober 2024.
Presiden juga mengharapkan agar rekomendasi dari BPK RI segera ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan APBN dan APBD, serta membangun pemerintahan yang lebih akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.(Rkt)
