PENAJAM PASER UTARA – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan penjajakan kerja sama terkait smart farming dengan Korea Selatan. Hal ini berkaitan dengan pertanian berkelanjutan di sekitar Bendungan Lambakan dan Bendung Telake.
Menurutnya, terhambatnya pembangunan Bendungan Lambakan dan Muara Telake belum dimulai kembali bukan disebabkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Bukan karena IKN, tetapi sebelumnya KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) RI yang menyatakan keterbatasan untuk melanjutkan pembangunan tersebut,” ungkapnya, Rabu (03/07/2024).
Makmur mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti pembangunan tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI dan Kementerian Pertanian RI. Hasilnya, Sekitar tahun 2025 pembangunan kedua bendung dan bendungan tersebut akan dibahas ulang.
“Sementara itu, jika harus dibuat irigasi jaraknya cukup jauh sekitar 7 kilometer, belum lagi harus membahas kesepakatannya dengan Kabupaten Paser, sulit memang jadi kewenangannya harus pemerintah pusat, tidak bisa kabupaten,” terangnya.
Kendati demikian, Makmur mengatakan dirinya menginisiasi kerja sama dengan perusahaan milik Negara Korea Selatan untuk melakukan Smart Farming. Terdapat tiga perencanaan yang akan dilakukan di Desa Babulu melalui dana hibah tersebut.
Pertama, kerja sama tersebut berkaitan dengan pertanian organik melalui ujicoba produk pupuk yang diproduksi oleh pihak Korea Selatan. Kedua, pihaknya juga bekerja sama terkait dengan pipanisasi. Terakhir, yang ketiga adalah berkaitan dengan supplai hasil pertanian langsung ke Korea Selatan.
“Ini masih tahap awal, ini hambatannya terkait dengan TOR (Term Of Reference) karena belum selesai dan telah diminta pihak Korea Selatan,” tambahnya.
Makmur juga menjelasakan pihak Korea Selatan menyatakan sanggup mengcover pipanisasi dengan syarat di bawah 10 kilometer. Dua rencana, yaitu pembahasan ulang pembangunan cadangan air dan kerjasama dengan Korea Selatan tersebut sebagai upaya mengatasi masalah pertanian di Babulu.
“Saya harus ambil dua-duanya, karena kalau menunggu pembahasan ulang akan lebih lama lagi, terlebih ini kan sebagai bentuk kepastian sayuran dan hasil pertanian petani yang dibina akan langsung dibeli,” tandasnya. (ADV/NAH)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
