TENGGARONG – Sejumlah hal disampaikan oleh Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), dalam Rapat Paripurna ke-12, yang dilaksanakan pada Senin (1/7/2024) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.
Disampaikan anggota Banggar DPRD Kukar, Firnadi Ikhsan, bahwa apresiasi diberikan kepada Pemkab Kukar terkait pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesekian kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim).
Dimana melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan mengacu kepada Visi dan Misi. Dituangkan dan diimplementasikan dalam rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Diharapkan pemerintah daerah segera melakukan upaya-upaya perbaikan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK tersebut dengan seksama,” ujar Firnadi dalam menyampaikan laporan Banggar DPRD Kukar.
Banggar DPRD Kukar pun mencermati adanya Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH pada Tahun 2023 oleh pemerintah pusat. Dilaksanakan dalam bentuk Non Tunai atau Treasury Deposit Facility (TDF).
Hal inipun semestinya dicermati oleh pemerintah daerah agar pada tahun anggaran 2024, tidak terjadi penumpukan kas daerah di akhir tahun. Sehingga penyaluran melalui TDF sudah dapat diprediksi dan diperhitungkan sebelumnya.
Selain itu, program strategis dan prioritas pemerintah daerah yang telah disepakati bersama dengan Banggar DPRD Kukar yang belum tuntas di 2023, agar dapat segera dituntaskan pada tahun anggaran 2024.
“Juga pengembangan sumber pendapatan baru dan optimalisasi potensi daerah, dan peningkatan kapasitas SDM,” lanjut Firnadi.
“Badan Anggaran juga menekankan pada proses koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam hal monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan anggaran dan program-program yang dijalankan untuk memastikan hasil yang optimal,” tutup Firnadi. (ADV)
Penulis : Muhammad Rafi’i
