BALIKPAPAN – Pentingnya perhatian desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan daerah. Penegasan ini disampaikan Sekda Provisi Kaltim, Sri Wahyuni, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, Puguh Harjanto, ketika membuka acara Rapat Koordinasi (Rakor) DPMPD Kaltim.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan harus dimulai dari tingkat paling dasar, yaitu desa dan kelurahan.
“Dengan memberdayakan masyarakat desa, kita tidak hanya meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan,” pungkas Sri Wahyuni.
Rakor berlangsung selama satu hari penuh (24/6) di Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing, baik secara luring (tatap muka) maupun daring (online).
Sementara itu, Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati, selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakor ini mengambil tema “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kaltim Sejahtera”.
Lebih lanjut, Eka mengatakan bahwa Rakor ini diikuti oleh semua Kepala SKPD terkait, jajaran DPMPD Kaltim, para Kepala DPMPD Kabupaten/Kota se-Kaltim, dan para Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Kaltim.
Turut hadir anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fitri Maisyaroh, dan Direktur Bisnis dan Syariah Bankaltimtara, Muhammad Edwin.
Eka menambahkan bahwa Rakor Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa se-Kaltim Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk sinkronisasi dan penyerasian kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa antara provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltim.
Selain itu, Rakor ini juga dimaksudkan “Untuk menilai atau mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung,” pungkas Eka.
Usai acara seremonial pembukaan, dilanjutkan dengan sesi diskusi/pemaparan oleh para pemateri yang sangat relevan dengan tema Rakor.
Sesi diskusi yang dipandu langsung oleh I Made Kertayasa dari TVRI Kaltim berjalan cukup antusias, karena moderator juga seorang motivator sehingga bisa menghidupkan suasana jalannya diskusi panel.
Panelis pertama yang tampil adalah Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum Badan Pangan Nasional, Enny Indarti. Topik yang diangkat adalah “Sinkronisasi Program Badan Pangan Nasional untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kaltim Sejahtera”.
Enny menjelaskan tentang kebijakan dan program Bapanas, pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pangan, kerawanan dan kewaspadaan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
Panelis kedua, Analis Kebijakan Ahli Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Muhammad Nurdin. Materi yang dibawakan tentang “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kaltim Sejahtera”.
Nurdin yang juga mantan Sekda Kota Bontang dan mantan Kadis Perkebunan Prov. Kaltim lebih banyak menyoroti isu kontemporer di Kaltim. Ia menegaskan tentang pentingnya Kaltim mengembangkan ekonomi yang tidak bergantung pada sumber daya alam yang non-renewable (tidak dapat diperbarui).
Panelis ketiga, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dari Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), Conrita Ermanto. Ia hadir mewakili Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN. Materi yang disampaikan tentang “Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Wilayah Delineasi IKN untuk Mewujudkan Masyarakat Kaltim Sejahtera”.
Panelis keempat, Direktur Pemasaran Pariwisata Nusantara Kemenparekraf, Dwi Marhen Yono.
Dalam paparannya secara daring, Marhen menjelaskan tentang peran sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, daerah, maupun desa.
Lebih lanjut, Marhen mengatakan bahwa Kementerian Parekraf siap membantu mempromosikan dan memasarkan desa wisata. Target tahun 2024 bisa membuka 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas di sektor parekraf.
Selain itu, juga dihadirkan narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Yayuk, yang menyampaikan materi tentang “Perspektif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)”.
Narasumber dari lingkup Pemprov Kaltim disampaikan oleh Kepala DPMPD Kaltim, Puguh Harjanto. Ia menyampaikan tentang pentingnya pembentukan dan perluasan Desa Anti Korupsi, pengembangan Desa Digital, BUMDes, pengentasan stunting, dan ketahanan pangan.
Narasumber terakhir disampaikan oleh Mispoyo, mewakili Kepala Bappeda Kaltim. Materi yang diangkat tentang “Arah Kebijakan Pembangunan Kaltim 2025”.
Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, selaku peserta Rakor sekaligus mewakili Kepala BPSDM Kaltim, melaporkan bahwa kegiatan Rakor kali ini cukup menarik, karena menghadirkan para kepala desa dan camat yang ada di wilayah garda terdepan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta para kepala desa berprestasi dan lurah se-Kota Balikpapan.
“Mereka antusias untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang belum tuntas di sekitar IKN serta meminta dukungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat terkait masa depan desa-desa yang ada di seputaran IKN,” pungkas Jauhar. (rls/MK)
