TANJUNG REDEB – Dalam penilai Kabupaten Layak Anak (KLA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau masih kekurangan berbagai indikator agar bisa naik ke tingkatan lebih tinggi.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong keterlibatan pihak ketiga. Dengan tujuan membantu menaikkan tingkatan KLA menjadi lebih tinggi.
“Tahun lalu Berau telah berhasil ke tingkat madya. Mudah mudahan dengan terus tingkatkan evaluasi bisa naik ke peringkat nindya,” ucapnya.
Lanjut Peri, dalam hal pembiayaan untuk memenuhi kriteria KLA ke tingkat nindya dan seterusnya jangan hanya mengandalkan APBD Berau saja. Tetapi juga bisa memaksimalkan program CSR dari perusahaan, baik yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan termasuk BUMN.
“Pemerintah daerah harus libatkan perusahaan. Khususnya berkaitan dengan pemenuhan berbagai fasilitas penunjang untuk penilaian KLA. Kedepannya saat sudah direalisasikan dari CSR perusahaan minta sekaligus mendapatkan perawatan lebih lanjut fasilitas yang ada tanpa membebankan anggaran daerah,” ujarnya.
Menurutnya, perawatan fasilitas penunjang yang ada tidak perlu menunggu penganggaran dari pemerintah daerah, kemungkinan besar bisa dilakukan perawatan lebih cepat dengan bantuan perusahaan.
“Sebab kalau mengandalkan APBD apabila ada kerusakan memerlukan waktu relatif lama karena harus menunggu penganggaran. Tetapi berbeda halnya kalau fasilitas itu bantuan perusahaan dari CSR, kalau ada kendala bisa dihandle dengan cepat oleh perusahaan terkait,” jelasnya.
Politikus Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap agar bupati sebagai pemangku kebijakan dapat melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Bumi Batiwakkal.
“Dalam hal penilaian KLA, keterlibatan perusahaan khusus pembiayaan pemenuhan fasilitas dari setiap indikator maupun kluster,” tutupnya. (adv/dez)
