SANGATTA – Perjalanan Dinas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) menyumbang silpa yang cukup besar, Hepnie tekankan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar semuanya dievaluasi.
“Saya selalu tekankan perencanaan itu harus matang termasuk yang saya sampaikan. Perjalan dinas itu setiap SKPD silpanya besar berarti kan ada yang salah. Bappeda mau nda mau harus evaluasi semua ini,” ujar Hepnie saat diwawancarai awak media.
Lebih lanjut ia katakan, setiap SKPD yang ada, itu mempunyai silpa dan totalnya banyak. Meskipun DPRD juga termasuk. Namun menurutnya, anggota DPRD memang kerjanya ialah perjalanan dinas untuk menunjang tugas mereka.
“Kami kalau di kantor malah nda ada kerjaan kami, selain rapat,” tuturnya.
Pihaknya menginginkan, supaya dinas-dinas terkait yang melakukan perjalanan dinas, agar menunggu selesaianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) baru melakukan hal tersebut.
Kemudian persoalan Bimtek (Bimbingan Teknis), Hepnie berharap agar kegiatan tersebut ditunda lebih dahulu sebelum DPA diselesaikan. Dan parahnya banyak juga masih silpanya.
“Ini lagi sibuk-sibuknya bimtek dia, bimteknya ditunda dulu, kalau sudah selesai DPA baru kalian bimtek, ini bimtek nggak tahu waktu baru banyak juga masih silpanya berarti penganggarannya memang overestimate (estimasi lebih),” bebernya.
Pihaknya meminta kepada Bappeda sebagai leading sektor agar diplanning kan betul-betul. Sebab, kata Hepnie, ia mempunyai historikal data yang menjadi acuan ditahun-tahun berikutnya.
“Misalnya dinas A cuman bisa melakukan perjalanan dinas ke sini, ke sini, ke sini. Kalau dia ada 3 udah kasih 3 jangan dikasih 5 gampang sekali datanya, ada kok bisa ditarik semua, itu kan dicash semua, jadi tahu uangnya kemana. Nah, itu yang kami tekankan signifikan jumlahnya,” tandasnya.
Saat pihaknya ditanya oleh wartawan, output dari SKPD melakukan perjalanan dinas, Hepnie tidak berani memberikan komentar sebab indikatornya tidak bisa diukur.
Namun yang jelas, menurutnya, indikator penyerapan anggaran itu pastinya tidak bagus. “Lah, realisasinya antara yang kita anggarkan mungkin 50 persen aja bisa diserap, kan sayang,” terangnya.
Terakhir, ia sebutkan, pihaknya tidak sempat menyampaikan silpa, tetapi akan disampaikannya setelah selesai verifikasi laporan audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Kalau sekarang bilang 1,7 itu kan belum terverifikasi, tapi kalau BPK sudah audit baru,” pungkasnya. (Rkt2/Adv)
