SANGATTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Joni yang hadir di apel upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Kamis (2/5/2024) memberikan perspektifnya mengenai pendidikan di Kutim menggunakan program Merdeka Belajar.
“Di Kutim jalannya Merdeka Belajar saya lihat sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Salah satu contohnya bisa dilihat pada kegiatan yang berlangsung hari ini,” ungkapnya saat ditemui awak media.
“Tadi kita lihat murid-murid menerima penghargaan mulai dari provinsi hingga nasional itu ada semua kita raih. Artinya ada peningkatan dan ada kemajuan di Pendidikan kita,” tambah Joni.
Menurutnya, program Merdeka Belajar cocok untuk kutim dan DPRD sangat mendukung sekali kenapa karena memang ini menyentuh pada anak anak kita.
“ini bagus, lanjutkan lagi kita sudah liat hasilnya kan,” imbuhnya.
Selain itu, persoalan tenaga pendidik, ia mengatakan bahwa, saat ini yang digalakkan lagi untuk mengcaver para tenaga pendidik antara lain adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), artinya ini adalah salah satu penambah semangat para guru. Berkat terangkatnya PPPK yang sederajat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Pemerintah sudah berbuat untuk mensejahterakan guru, tinggal gurunya lagi semangat untuk membina muridnya terutama yang di pedalaman,” ujarnya.
Sambungnya, pihaknya juga berharap untuk para guru yang ingin pindah mengajar ke kota diurungkan dulu niatnya. Sebisa mungkin laksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur. Tapi, ketika ingin semua pindah ke kota, di desa-desa siapa lagi.
“Di situ kan jelas penegasannya ada penerima ada pelepas, salah satunya tidak sinkron, maka ini tidak akan terjadi. Otomatis kalau di kota tidak ada penerimaan sudah karena sudah full semua kan, kami berharap dari dinas pertegas lagi lah. Paling tidak 5 tahun lah mengabdi dulu,” tandasnya.
Terakhir, ia menyebutkan terhadap kondisi pendidikan yang ada di wilayah kecamatan, terutama perkara akses internet, mereka pasti sangat perlu akses tersebut. Apalagi kurikulum Merdeka Belajar saat ini.
“Untuk Merdeka Belajar ini kan ya memang wajib. Tetapi lihat keadaan kita juga, kadang kan kita yang di pedalaman kan dengan Merdeka Belajar butuh sinyal ya. Nah, cuma pemerintah ini tidak tinggal diam paling tidak pemerintah sudah buat ya, mungkin 2025 saja nanti sudah bebas sinyal dan itu bisa teratasi semualah nantinya,” pungkasnya.(Rkt2/Adv)
