KUTAI BARAT – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi persoalan di Kutai Barat. Khususnya BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar. Kelangkaan ini bahkan sudah terjadi sejak H-1 sehari menjelang lebaran Idul Fitri atau di penghujung Ramadan, yaitu Selasa (9/4/2024) lalu hingga Sabtu (13/4/2024).
Beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS) dan Pertashop bahkan sudah tutup sekitar pukul 11 siang karena kehabisan stok pada Minggu (14/4/2024).
Pasalnya, antrean kendaraan roda empat kembali dengan deretan panjang di SPBU dan APMS. Seperti halnya di APMS Mitra Agi, Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, dan SPBU Harkat Bersama di Kecamatan Melak.
Selain di SPBU-APMS, BBM di tingkat eceran pun mulai berkurang. Jika ada pun dijual dengan harga mencapai 15-16 ribu per liternya untuk BBM jenis Pertalite dan Pertamax.
Kondisi itu membuat warga protes karena sulit mendapatkan BBM. Sementara petugas APMS Ngenyan Asa, Toobing mengatakan bahwa pihaknya hanya mendapat kuota BBM Pertalite dan Pertamax sebanyak 16 ton per hari. Namun beberapa hari terakhir hanya mendapat Pertamax saja, dan jumlahnya tetap.
Kondisi ini kian diperparah dengan kesemerawutan yang masih saja terjadi di APMS maupun SPBU. Lantaran pengetap BBM dengan tangki modifikasi masih bebas tanpa pengaturan.
Hal itu pun diakui petugas di SPBU Harkat Bersama Kecamatan Melak, Heri Wahyudi. ”Sebenarnya minyak ini cukup, yang tidak bisa kita tanggulangi ini masalah pengetap. Kalau kami yang melarang mereka, susah. Kan kemarin begitu terbit edaran pemerintah yang didampingi oleh Polres, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perdagangan. Nah, yang kami inginkan, tolonglah bantu amankan ini,” ungkap Heri.
”Kalau bisa tolong sampaikan sama pemerintah, atur para pengantre ini supaya masuk siang aja seperti dulu. Tapi di sini tetap kita atur baik-baik, bagaimana caranya umum bisa masuk. Kita mau ngelarang gimana? Nggak bisa juga,” ujar Heri.
Dia menilai salah satu penyebab kelangkaan BBM adalah adanya pengetap yang tidak diatur. Menurutnya, pihak SPBU hanya bisa melayani semua masyarakat, sementara penertiban pengetap BBM menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan aparat Kepolisian diminta ikut mengawasi dan menertibkan,” pungkasnya.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
