JAKARTA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Sekda Kaltim), Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) tengah menyusun sebuah grand desain mengenai revitalisasi pendidikan vokasi di Kaltim.
“Terkait dengan TKDV Kaltim, saat ini kita memang sedang merampungkan rancangan rencana besar revitalisasi pendidikan vokasi di Kaltim. Saat ini yang kita bahas dari sisi unsur vokasinya. Termasuk juga dari sisi kebutuhan tenaga kerja di pasar kerja,” terang Sri dalam Kegiatan Lokakarya dan Ekspos Kinerja Kemitraan dan Penyelarasan Pendidikan Vokasi di Hotel Millenium, Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Dijelaskan, revitalisasi SMK kali ini akan mengusung konsep berbasis Geospasial dan Geoekonomi, yang mana sejalan dengan regulasi daerah yang menetapkan bahwa sebelum tahun 2017, SMK berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Maka beberapa kawasan di Kaltim misalnya di bidang pertanian, kehutanan dan pariwisata, kita ingin nilai ekonomi kawasan tersebut juga melibatkan lulusan vokasi. Untuk kawasan kehutanan, kita menghadirkan SMK Kehutanan yang lulusannya diharapkan tidak hanya dapat men-supply tenaga kerja saja, tetapi juga menghasilkan layanan dan produk yang dibutuhkan kawasan di sekitarnya,” ujar Sri.
“Nah, kalau ini bisa dilakukan, maka SMK itu tidak hanya mendidik dan mencetak tenaga kerja yang produktif, tetapi juga sekaligus menciptakan suatu pusat industri kecil di kawasan itu. Ini memang kerja besar, perlu waktu tapi paling tidak kita komitmen untuk memulai melakukan itu,” sambungnya.
Namun begitu, Sri tak mengelak jika pihaknya juga harus menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai target yang diinginkan. Salah satunya alih status guru atau tenaga pengajar SMK.
“Untuk membuat revitalisais vokasi pasti kita memerlukan tenaga pengajar yang dibutuhkan. Contohnya, di SMK Kehutanan kita masih kekurangan tenaga pengajar untuk bidang studi tertentu. Tidak semua guru memiliki kompetensi itu. Kita pernah sampaikan juga bahwa Kaltim ini banyak sekali memerlukan tenaga pengajar Data Scientist. Bahkan secara nasional kebutuhan Data Scientist juga tidak terpenuhi karena standarnya tinggi. Saya coba tanya Data Scientist ini kalau di jenjang SMK ini apa sih jurusan yang mendekati? Ternyata Programmer bisa. Oke, kita matangkan menjadi Data Scientist,” paparnya.
Lalu tak sampai di situ saja, lanjut Sri, Pemprov Kaltim pun juga harus menghadapi masalah ketika ditanya bagaimana guru yang mengajar satu bidang studi harus mengampu bidang studi lain?
“Di situ jelas akan berisiko harus meninggalkan insentif guru. Maka kita berusaha bagaimana agar gap ini bisa terbantu tanpa harus memulai lagi dari nol untuk mendapatkan insentif sertifikasi profesi yang sudah didapatkan hingga saat ini. Itu salah satu tantangannya,” pungkasnya.
Pewarta : Nicha R
