PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara menjalin kerja sama, untuk mendorong pedagang pasar tradisional lebih ramah. Yakni dengan transaksi digital yang salah satunya dengan penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) atau barcode sebagai pembayaran yang aman.
Melalui Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setkab PPU, Sodikin mengatakan Pemkab PPU sangat masif memberika imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan pembayaran non-tunai. Menurutnya, hal ini sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan uang tunai yang sangat rentan terhadap penipuan dan pencurian.
“Imbauan untuk menggunakan QRIS telah disampaikan di berbagai pasar tradisional dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam bertransaksi,” kata Sodikin.
Walaupun, Sodikin ungkapkan masih banyak kendala dalam implementasinya. Terutama berkaitan dengan keinginan warga yang masih belum mau membiasakan menggunakan pembayaran non-tunai.
“Kendala utama adalah dari kemauan kita sendiri untuk membiasakan diri menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS. Sama seperti ketika tidak ada uang tunai, pada awalnya terasa aneh. Namun, jika sudah terbiasa dan mendukung, tidak akan ada masalah,” tambahnya.
Ia menyontohkan, pada Car Free Day (CFD) yang rutin dilaksanakan setiap minggu, kebijakan pembayaran non-tunai telah diberlakukan. Hal ini akan memudahkan para pengunjung agar dalam bertransaksi lebih mudah, efisien dan aman.
“Disana semua transaksi menggunakan pembayaran non tunai melalui QRIS. Semuanya sudah tersedia dan difasilitasi dengan baik. Tinggal kita untuk mau melaksanakannya. Semua fasilitas sudah ada dan imbauan sudah disampaikan,” jelasnya.
Sodikim menjelaskan bahwa Pemkab PPU dan BPD Kaltimtara telah berkoordinasi dan menyiapkan fasilitas rekening bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran non-tunai melalui QRIS. Harapannya, dengan rekening tersebut masyarakat akan lebihi terbuka dan termotivasi menggunakan pembayaran non-tunai.
“Semua sudah tersedia dan difasilitasi dengan baik. Tinggal mau tidaknya melaksanakan itu,” tutup Sodikin. (ADV/NAH)
