MAHAKAM ULU – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur (BPK Kaltim) menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023 dari sepuluh entitas, Senin (4/3) di Auditorium Nusantara BPK Kaltim.
Sepuluh entitas tersebut berasal dari Pemerintah Provinsi Kaltim, Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Pemerintah Kabupaten Berau, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pelaksanaan penyerahan LKPD tersebut diawali dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh masing-masing Kepala Daerah atau yang mewakili. Kemudian LKPD Unaudited TA 2023 tersebut diserahkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kaltim, Agus Priyono.
Setelah itu, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Daerah yang diwakili oleh Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni dan Bupati Mahakam Ulu Bonifasius Belawan Geh serta sambutan Kepala Perwakilan.
“Saya mengucapkan terima kasih karena suatu kehormatan bagi saya di mana sebagai representatif dari Pemerintah Mahakam Ulu diperkenankan untuk dapat mewakili kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Timur untuk memberikan sambutan pada acara penyerahan LKPD Unaudited Tahun anggaran 2023 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur,” terang Bupati Mahulu.
Dalam kesempatan ini Bupati Mahulu juga mengajak semua untuk memaknai kegiatan ini bahwa peran dan tujuan LKPD berguna untuk menyajikan informasi keuangan daerah yang bermanfaat bagi kepala daerah dan DPRD dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
“LKPD ini memiliki karakteristik, kualitatif, kualitas informasi keuangan yang relevan dan andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Serta mampu memberikan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Lebih lanjut ia juga menerangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Menurutnya, perlu ada penekanan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pengambilan kebijakan terkait pengelolaan keuangan agar dirancang tidak hanya dari perspektif kesejahteraan dan kepentingan publik. Namun juga dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku.
Bupati juga berharap mengenai tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan peran dan kinerja menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu menjadi lebih efektif dan efisien di masa depan.
“Yang tentunya ini didukung oleh transparansi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan dan pelaporan keuangan. Saya yakin seluruh jajaran pemerintah daerah akan terus berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dilandasi komitmen dan sinergi oleh seluruh satuan kerja daerah,” harapnya
Ia juga menambahkan segala upaya telah dilakukan dalam memaksimalkan penyusunan LKPD, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kelengkapan informasi lainnya. Walaupun masih terdapat kelemahan dan jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu Bupati mengharapkan masukan dan saran dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim agar LKPD Pemerintah Daerah se-Kaltim dapat terus diperbaiki dan mencapai hasil yang maksimal.
“Kami berharap dengan penyampaian LKPD Unaudited ini, BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat melakukan pemeriksaan dengan seksama dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur,” harap Bupati Mahulu.
“Kami berharap BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan penilaian yang objektif dan konstruktif atas LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2023 ini. Kami yakin dengan masukan dan saran dari BPK RI, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerahnya,” lanjutnya.
Hadir mendampingi Bupati Mahulu Wakil Ketua I DPRD Mahulu Tiopilus Hanye, Sekda Mahulu Stephanus Madang, Inspektur Inspektorat Budi Gunarjo Ompusunggu, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh.
Kepala daerah yang ikut menyerahkan LKPD di antaranya yakni, Bupati Kutai Barat FX Yapan, Bupati Kutai Kartanegara Edy Damansyah, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Wakil Bupati Berau H.Gamalis, Wali Kota Bontang Basri Basre , Wali Kota Balikpapan H. Rahmad Mas’ud, Wali Kota Samarinda H. Andi Harun, dan Sekda Kabupaten Kutai Timur Rizali Hadi. (Prokopim-Mahulu-ADV/MKN)
Pewarta : Ichal
Editor : Nicha R
