TENGGARONG – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendatangi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin pada Senin (5/4/2021) siang. Rombongan diterima di Kedaton, Kompleks Museum Mulawarman Tenggarong.
Kunjungan tersebut dalam rangka memperjuangkan hari kebudayaan dan rencana kongres raja nusantara. Rombongan dipimpin Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti, diikuti 10 anggota DPD RI lainnya. Di antaranya senator asal Kaltim seperti Aji Mirni Mawarni, Muhammad Idris, dan Zainal Arifin.
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 10.00 Wita itu, Awang Yacoub Luthman selaku sekretaris Kesultanan Kutai dan perwakilan kerabat keraton menyambut baik kedatangan ketua bersama anggota DPD RI di Tenggarong. Kesempatan itupun dimanfaatkan untuk mengungkapkan poin yang selama ini menjadi persoalan kesultanan, bukan hanya di Kukar, tapi juga seluruh Indonesia.
Disebutkannya bahwa sejak 23 Januari 1950, Sultan Kutai Kartanegara Aji AM Parikesit di hadapan rakyat dan bangsawan menyatakan bersedia setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menyetujui Pancasila sebagai dasar negara serta meminta pemerintahan yang demokratis di seluruh Indonesia. Seiring dengan itu, sejarah dan warisan Kesultanan Kutai juga menjadi bagian dari negeri. “Bagi kemajuan kebudayaan, kami harus tetap berjuang,” ucap Awang Yacoub.
Meski demikian, hingga saat ini keberadaan kesultanan di Indonesia disebut belum memilki payung hukum kuat. Menurut Yacoub, hal tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga kesultanan di seluruh nusantara bisa konsisten melestarikan seni dan kebudayaan yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI.
Selama ini, lanjut Yacoub, keraton sebatas mendapat pembinaan dari pemerintah pusat. Sedangkan secara aturan belum tersemat secara jelas. Termasuk mengenai bantuan pembiayaan, baik melalui APBD dan APBN. Menurut Yacoub, pembiayaan dari daerah maupun pusat bakal memberi kemajuan dalam manajemen kebudayaan kesultanan.
“Sehingga tetap menjaga eksistensi Kesultanan Kutai, juga seluruh suku yang tak terpisahkan di dalamnya,” ucap Awang Yacoub seperti diberitakan kaltimkece.id jaringan mediakaltim.com
Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura mewakili kerabat dan suku nusantara yang menjadi bagiannya, berharap DPD RI dapat merekomendasikan dan mendorong terwujudnya harapan tersebut. Sehingga memunculkan peraturan presiden (PP) yang mengatur pembinaan dan pembiayaan kesultanan di Indonesia untuk menjaga nilai dan muruahnya.
Menanggapi hal tersebut, La Nyalla menyatakan tujuan kedatangan rombongan DPD RI tersebut memang sejalan dengan apa yang jadi keluhan kesultanan. Dengan harapan bisa melahirkan rekomendasi yang dapat menguatkan nilai Bhinneka Tunggal Ika serta menangkal nilai negatif dari globalisasi.
DPD RI dan pihak terkait juga akan mendesak pemerintah pusat melaksanakan kongres hari budaya nasional. Menghadirkan raja dan sultan di seluruh nusantara sebagai langkah meningkatkan nilai-nilai budaya dalam bernegara.
Mantan ketua PSSI itupun menyatakan harapan komunikasi yang dijalin para senator dan kesultanan bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. La Nyalla juga berencana bersama anggota DPD RI dari Kaltim Aji Mirna Marwati yang masih kerabat keraton Kutai Kartanegara untuk bertemu Presiden Joko Widodo. “Untuk menyampaikan persoalan Kesultanan Kutai tersebut,” pungkas La Nyalla. (kk)
