SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan warga dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencari solusi terkait wacana pembangunan dermaga wisata di Samarinda Seberang, Kelurahan Masjid.
Diketahui, pembangunan dermaga wisata tersebut kerap menuai penolakan dari perwakilan warga. RDP tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD Kota Samarinda pada Rabu (27/12/2023).
Salah satu perwakilan warga yang turut hadir adalah Jorgi, seorang penjual makanan tape yang berjualan di depan rumahnya. “Kami jelas menolak pembangunan dermaga ini, karena kami sudah 6 generasi tinggal di sini,” ujar Jorgi.
Dia menjelaskan bahwa sebagian besar warga di RT 07 dan 09 Kelurahan Masjid Samarinda Seberang adalah keturunan Bugis. Mereka telah tinggal di daerah tersebut sejak zaman Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura pada abad ke-16, atau sejak kedatangan Daeng Mangkona, pendiri Kota Samarinda.
“Kami sudah terbiasa tinggal dekat dengan air dan melakukan aktivitas di sekitarnya. Ada yang punya kapal karena nelayan. Kami juga terbiasa apa-apa di sungai untuk aktivitas,” tambahnya.
Jorgi juga menyebutkan bahwa rumah tempat tinggalnya juga merupakan tempat usaha satu-satunya yang dimilikinya.
“Selain itu, biaya sewa tempat usaha di tempat lain sangat mahal. Di sini, kami bisa berjualan di pinggir jalan. Saya menjual tape dan istri saya menjual es,” cerita Jorgi, seorang ayah satu anak.
Warga RT 07 dan 09 ini sebelumnya telah melakukan aksi protes di halaman Masjid Tertua Samarinda, Shirathal Mustaqiem. Aksi tersebut merupakan bagian dari upaya warga untuk mempertahankan budaya dan sejarah peradaban Kota Samarinda.
Hasil pembahasan di DPRD Kota Samarinda tersebut menunjukkan bahwa warga tetap menolak rencana pembangunan dermaga tersebut.
Pewarta: Hanafi
Editor: Nicha R