PPU – Seluruh sekolah di Penajam Paser Utara (PPU) dituntut untuk bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dimulai dari kepala sekolah yang harus memahami sistem penatausahaan keuangan yang baik dan transparan.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU Alimuddin menjelaskan bahwa pejabat penatausahaan keuangan di sekolah khususnya kepala sekolah dan bendahara merupakan ujung tombak. Dalam terwujudnya penatausahaan penggunaan dan pengelolaan keuangan sekolah yang tertib menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
“Terselenggaranya tata kelola keuangan sekolah yang baik, mulai dari proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban, dapat dikelola secara ekonomis, efektif dan efesien, serta berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,” terangnya.
Ia juga menerangkan bahwa pengembangan dan keterampilan dalam teknis pengelolaan keuangan di sekolah merupakan suatu kompetensi yang harus benar-benar dimiliki oleh semua pejabat pengelola keuangan sekolah. Agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan keuangan, karena akan membawa dampak buruk.
“Dalam pengelolaan keuangan sekolah, peran kepala sekolah dan bendahara sangat krusial. Bukan hanya bertanggungjawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memastikan keuangan sekolah berjalan dengan efesien dan transparan,” jelasnya.
Oleh karena itu, sambung Alimuddin, bimbingan teknis (bimtek) diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya.
“Hal ini penting agar kita semua jangan sampai terjebak kepada hal-hal yang bersifat “biasanya”, padahal ternyata bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Disdikpora PPU dalam hal ini telah mengadakan Bimtek Penatausahaan Keuangan pada Kamis (14/12/2023). Menyasar pada kepala sekolah dan bendahara sekolah dasar (SD) di PPU. Menghadirkan narasumber dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim).
Alimuddin mengingatkan pada seluruh peserta bimtek dapat menerapkan ilmu yang disampaikan. Pun dalam waktu dekat, untuk menyiapkan laporan tahunan pertanggungjawaban keuangan sekolah untuk 2023 pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Kaltim.
“Pada Februari nanti BPK akan kembali melakukan pemeriksaan terkait laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu sasarannya adalah BOSDA dan BOSNAS,” pungkas Alimuddin.
Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R
