spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Penganggaran pembangunan & Penanganan Karhutla, Sama Pentingnya Bagi DPRD Kaltim

SAMARINDA – Komitmen anggaran untuk penyelenggaraan identifikasi korban kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi hal penting yang diperjuangkan oleh DPRD.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Nidya Listiyono saat mengisi materi pada seminar bertajuk “Sinergitas dan Kolaborasi Dalam Identifikasi Korban Mati Pada Disaster Karhutla” di Polda kaltim Balikpapan, Rabu (7/12/2023).

Acara tersebut dibuka oleh Wakapolda Kaltim, Brigjen Pol Mujiyono, dan dihadiri oleh Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur yang mewakili Gubernur Kaltim, serta perwakilan dari TNI, Polri, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Basarnas, Damkar, dan UPTD KPHP se-Kaltim.

Kegiatan tersebut menandai langkah serius Polda Kaltim dalam menghadapi tantangan karhutla yang semakin meningkat, sekaligus memperkuat kolaborasi antar instansi dalam penanganan bencana.

“DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu monitoring, budgeting, dan legislasi. Kami bersama pemerintah daerah berupaya membuat peraturan yang efektif untuk diterapkan di Kaltim,” katanya
Ajang diskusi itu sekaligus menjadi wadah para pakar di bidang penanggulangan bencana, medis forensik, dan manajemen krisis.

“Ada sesi tanya jawab, berbagi pengalaman, menciptakan pertukaran ide yang berharga untuk peningkatan kapasitas penanganan darurat di masa depan,” papar Nidya.

termasuk, upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kaltim.

Legislator Golkar itu juga menjelaskan fokus utama komisi adalah mencari sumber anggaran baru untuk pembangunan daerah.

“Sejak tahun 2019, anggaran kita telah meningkat dari Rp12 triliun menjadi Rp20,6 triliun. Untuk tahun depan, kami menargetkan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan hingga Rp 25 sampai Rp30 triliun,” ujarnya.

Kenaikan signifikan dalam anggaran ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Timur.

“Dengan anggaran yang lebih besar, kami bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kaltim dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien,” imbuh Nidya. (Adv/rm)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
16.4k Pengikut
Mengikuti