BONTANG – Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mendesak, Pemkot Bontang untuk tetap menganggarkan penanggulangan banjir, meski kondisi keuangan APBD minim. Hal tersebut berdasar fakta masih banyak daerah rawan banjir di Bontang yang belum terselesaikan hingga kini.
Seharusnya kata dia, Pemkot Bontang harus mengalokasikan anggaran sebesar 10 persen dari APBD. Namun saat ini dirinya belum tahu secara pasti, apakah usulan pansus banjir tersebut disetujui di tahun ini. Kendati demikian, setiap melakukan peninjauan lapangan, pihaknya selalu mengajak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut melihat dan mencatat permasalahan dan kondisi di lapangan. “Sehingga ada yang terealisasi untuk mengurangi permasalahan banjir. Jangan ibaratnya lari kosong,” terangnya saat dikonfirmasi.
Terpisah, Kabid Sanitasi, Air Minum, dan Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK), Karel mengatakan, selain permasalahan anggaran yang minim, pembebasan lahan juga menjadi masalah yang tak kalah pelik. Sebab ketika akan melakukan pekerjaan di daerah rawan banjir, mereka terkadang terkendala lahan warga. Sehingga harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. “Paling besar anggarannya ada di pembebasan lahan. Mayoritas warga siap saja lahannya dibeli, tetapi anggarannya yang tidak ada,” ungkapnya.
Adapun beberapa upaya yang sudah dilakukan DPUPRK untuk meminimalisasi banjir, menurut Karel, dengan menurap sungai, dan pengerukan atau normalisasi sungai di beberapa wilayah kelurahan. “Saat ini progresnya baru 30 persen. Masih banyak lagi yang belum dikerjakan,” bebernya. (bms/adv)
